Rakyat Bersuara iNews: Hedonisme Pejabat DPR Disorot, Budiman Sudjatmiko Beri Refleksi Tajam

BOGOR, iNewsBogor.id – Program “Rakyat Bersuara” di iNews kembali menjadi sorotan publik usai membahas isu gaya hidup mewah pejabat dan anggota DPR. Acara ini dipandu jurnalis senior sekaligus Pimpinan Redaksi iNews, Aiman Wicaksono dan menghadirkan enam narasumber utama, salah satunya Pangi Syarwi Chaniago (Direktur Eksekutif Voxpol Center), Mayjen TNI (Purn) Soleman B. Ponto (mantan Kepala BAIS TNI), serta Budiman Sudjatmiko (politisi dan aktivis reformasi).

Diskusi yang berlangsung hangat ini mengulas kemarahan publik atas gaya hidup hedon pejabat yang dinilai menyakiti hati rakyat, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.

“Jangan asal dengar, semua harus sesuai fakta. Mari kita jaga hal-hal baik yang sudah ada dan percayakan kepada pemerintah yang sekarang,” tegas Soleman B. Ponto, mengingatkan agar kritik publik tetap objektif.

Sementara itu, Pangi Syarwi Chaniago menilai pamer kemewahan pejabat berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap DPR dan lembaga negara.

“Ini sinyal keras agar pejabat kembali ke akar pelayanan publik. DPR harus menunjukkan kesederhanaan, bukan kemewahan,” ujarnya.

Budiman Sudjatmiko menambahkan perspektif berbeda. Menurutnya, gaya hidup pejabat harus diimbangi dengan kinerja dan integritas.

“Rakyat menuntut pejabat yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk citra pribadi. Hedonisme tanpa prestasi akan menjadi bumerang,” jelas Budiman.

Budiman juga membagikan refleksi pribadinya tentang perjalanan politik dan pembelajaran hidup.

“Saya di usia 55 tahun ini belajar melihat fenomena sosial dari kacamata elang dan belajar dari Pak Prabowo, sebelumnya dari Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Bukan menjadikan saya jadi superior, tapi justru saya merasa masih banyak kurangnya. Ini pengalaman itik dan elang: terkadang kita perlu belajar berenang, terkadang kita harus terbang tinggi untuk melihat persoalan bangsa dengan jernih,” ungkapnya.

Aiman Wicaksono memandu jalannya acara dengan tajam dan terukur, membuka ruang dialog kritis yang membahas etika pejabat, mekanisme pengawasan kekayaan pejabat publik, hingga langkah korektif yang perlu diambil pemerintah dan parlemen.

Program “Rakyat Bersuara” ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesederhanaan pejabat negara agar kepercayaan publik tetap terjaga.