KEHATI Sebut Peran Penting Masyarakat Adat Jaga Kedaulatan Pangan dan Ekologi

KEHATI Sebut Peran Penting Masyarakat Adat Jaga Kedaulatan Pangan dan Ekologi

Gaya Hidup | bogor.inews.id | Minggu, 18 Mei 2025 - 10:10
share

BOGOR, iNewsBogor.id - Daulat pangan bukan sekadar ketahanan pangan, tetapi juga soal keadilan ekologis, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, dan upaya menyelamatkan bumi dari krisis yang terus meluas. Selama ratusan hingga ribuan tahun, masyarakat adat kita menunjukkan bahwa praktik dan pengetahuan yang mereka miliki mampu memenuhi kebutuhan kedaulatan pangan mereka sekaligus tetap melindungi alam.

Sayangnya, modernitas, ketimpangan dan ketidakadilan agraria, penyingkiran, dan dampak perubahan iklim telah mendegradasi peran besar masyarakat adat dalam daulat pangan dan menjaga ekologi.

Hal itu disampaikan Muhamad Burhanudin, Manajer Advokasi Kebijakan Lingkungan Yayasan KEHATI, dalam talkshow 'Daulat Pangan Nusantara: Dari Ragam Budaya Memuliakan Pangan sampai Peluang Keberlanjutan untuk Memuliakan Bumi' yang digelar oleh Indonesian Society of Botanical Artists (IDSBA) dan didukung oleh Yayasan KEHATI.

"Saat kita melestarikan pangan lokal, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mempertahankan fungsi-fungsi ekologis hutan, air, dan tanah. Ini adalah investasi masa depan. Selama ratusan tahun, masyarakat adat Nusantara sudah mempraktikkannya," kata Burhanudin dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Indonesia, lanjut Burhanudin, adalah rumah bagi 50–70 juta masyarakat adat (sekitar 18–25 populasi nasional) yang memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Melalui sistem pangan lokal berbasis kearifan tradisional, seperti ladang berpindah, subak, dan repong damar, sasi, lubuk larangan, serta praktik agroekologis yang menjaga biodiversitas dan siklus alam, mereka menjadi benteng konservasi hutan dan sumber pangan berkelanjutan.

 

Dengan potensi 30,1 juta hektar hutan adat, mereka mampu menyediakan pangan tanpa merusak lingkungan dan menjamin ketahanan pangan jangka panjang berbasis keadilan ekologis.

"Ini dapat berkontribusi vital dalam menghadapi krisis iklim dan membangun masa depan yang berdaulat dan berkelanjutan," ungkapnya.

Namun, modernisasi pertanian di Indonesia telah membawa konsekuensi serius bagi masyarakat adat dan lokal. Varietas benih lokal menghilang, digantikan oleh benih homogen, sementara lahan-lahan produktif dialihfungsikan menjadi perkebunan skala besar, tambang, dan proyek food estate.

Di sisi lain, perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem, pergeseran musim tanam, banjir, dan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan komunitas lokal.

Ketimpangan agraria makin tajam, dengan 30,1 juta hektar wilayah adat yang terdaftar, namun baru 265.250 hektar hutan adat yang diakui secara sah (BRWA, 2024). Ironisnya, 8,16 juta hektar di antaranya tumpang tindih dengan izin konsesi tambang dan perkebunan, dan lebih dari 11 juta hektare menjadi lokasi konflik agraria. Masyarakat adat kerap tersingkir dan terusir dalam konflik tersebut, baik terkait konflik dengan lahan konsesi maupun konservasi.

 

"Ekosistem pangan lokal terdesak oleh ekspansi sawit, tambang, dan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan keberlanjutan ekologis. Ini bukan sekadar kehilangan pangan, tapi kehilangan hidup itu sendiri bagi banyak komunitas adat," ujarnya.

Burhanudin mendesak agar kebijakan lingkungan dan pangan tidak lagi bersifat sektoral dan eksploitatif. Ia mendorong integrasi kebijakan berbasis bentang alam dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai garda depan konservasi pangan Nusantara. Salah satu upaya strategis yang harus ditempuh adalah segera disahkannya RUU Masyarakat Adat.

Di samping itu, ia juga menggarisbawahi empat langkah konkret untuk memperkuat keberlanjutan pangan nusantara yakni enguatan hak wilayah kelola rakyat, terutama masyarakat adat dan perempuan petani, pemberdayaan sistem pangan lokal berbasis agroekologi dan kearifan tradisional, reformasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung pangan sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan dan pendidikan lintas generasi untuk membangun kesadaran ekologis sejak dini.

"Regulasi hari ini harus melindungi, bukan menghambat masyarakat adat yang telah ratusan tahun menjaga bumi lewat pangan mereka," pungkasnya.

Topik Menarik