Simak! 13 Pelanggaran Lalu Lintas yang Jadi Sasaran Operasi Zebra Jaya 2026
JAKARTA, iNews.id - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2026 mulai Senin (16/11/2026) hari ini hingga 29 November 2026. Dalam operasi yang berlangsung selama 14 hari ini, polisi menetapkan 13 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran prioritas penindakan.
Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan mengatakan, apel gelar pasukan telah dilaksanakan pagi ini bersama unsur TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta serta instansi terkait lainnya. Sekitar 3.000 personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP diterjunkan untuk mengawal jalannya operasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Operasi ini dilakukan tentunya dengan langkah secara edukatif, persuasif dan humanis. Penindakan yang paling utama dilakukan dengan ETLE statis dan mobile. Untuk kegiatan lainnya dilakukan dengan metode teguran dan simpatik," ujar Irjen Adex dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Adapun 13 pelanggaran lalu lintas yang menjadi target sasaran prioritas dalam Operasi Zebra Jaya 2026 meliputi:
1. Melawan arus
2. Menerobos lampu merah
3. Berboncengan sepeda motor lebih dari satu orang
4. Menggunakan ponsel (HP) saat berkendara
5. Tidak memakai helm berstandar nasional Indonesia (SNI)
6. Tidak memakai sabuk keselamatan (safety belt)
7. Berkendara melebihi batas kecepatan
8. Menerobos jalur Transjakarta
9. Penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai ketentuan
10. Melanggar marka jalan dan rambu lalu lintas
11. Parkir sembarangan, termasuk di atas trotoar
12. Menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong
13. Mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
Adex mengimbau seluruh pengguna jalan agar senantiasa menjaga jarak aman, tidak memaksakan berkendara saat kondisi mengantuk atau lelah, serta selalu mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
"Tertiblah berlalu lintas bukan karena ada petugas, tetapi demi keselamatan diri dan keluarga," katanya.
Wakapolda juga menjamin seluruh personel yang terlibat akan bertugas secara profesional dan humanis tanpa adanya praktik pungutan liar (pungli). Dia meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan pelanggaran yang dilakukan petugas di lapangan.








