Soroti Konflik Kepala Daerah dan Wakilnya, Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Pelita Harapan (UPH) dengan disertasi berjudul 'Mewujudkan Hubungan Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia' dengan predikat summa cumlaude. Sidang terbuka disertasi ini digelar pada Sabtu (14/11/2026).

Penelitian ini mengkaji persoalan hubungan kerja kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH), mulai dari aspek pengaturan hukum, realitas pelaksanaannya, hingga konsep ideal untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis.

"Disertasi ini memotret satu fenomena dan mengkaji persoalan hukum terkait dengan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia," kata Setyo dalam paparannya.

Baca juga: Siarkan Dakwah dan Bangun Masjid, Ustaz Munawir Ngacir: MNC Group Berperan Besar dalam Syiar Islam

Hasil kajiannya, hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya disharmoni. Kondisi ini dinilai lebih banyak dipengaruhi persoalan sistem dibandingkan persoalan individu.

‎"Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ KDH," ujarnya.

Dalam peneletiaannya, frasa ‘membantu’ dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) menimbulkan ketidakjelasan dalam memaknai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah. Selain dipengaruhi oleh faktor karakter personal dan afiliasi politik kata Setyo, persoalan tersebut juga memiliki dimensi struktur hukum

"Promovendus (saya) memandang bahwa tafsir yang kurang tepat dapat dikatakan sumbang terhadap hanya satu frasa, yaitu kata ‘membantu’, rupanya dapat menimbulkan guncangan dalam relasi pemerintahan daerah yang dampaknya terasa hampir merata dari ujung barat hingga timur Indonesia," ucapnya.

Oleh sebab itu, dalam disertasinya ini ia mengusulkan pembentukan lembaga mediasi. "Berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas, promovendus (saya) juga mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," tuturnya.