Prabowo Bertemu Pimpinan DPR-MPR di Istana, Bahas Wapres Pengganti Gibran?

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah pimpinan DPR hingga MPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut salah satunya membahas tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden (wapres).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya diminta datang ke Istana pada pukul 13.30 WIB untuk mengikuti pertemuan tersebut.

"Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 13.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri juga akan hadir pimpinan MPR dan juga Komisi 3 DPR atau pimpinan DPR juga," ujar Yusril setiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Yusril mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada presiden, dan juga satu surat disampaikan kepada presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," katanya.

Yusril mengungkapkan, dirinya telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang ditujukan kepada MPR. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wapres atas kemauan sendiri.

"Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya mohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Menurut Yusril, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.

"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih wakil presiden yang diusulkan, yang dua orang yang diusulkan oleh presiden," jelasnya.

"Jadi saya kira akan membahas masalah ini karena ini merupakan satu ketentuan dari Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari mundurnya wakil presiden hari ini," pungkas Yusril.