DPR AS Gagalkan Pemakzulan Pete Hegseth, Trump Langsung Sindir Lawannya

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth lolos dari upaya pemakzulan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai Partai Republik menggagalkan langkah untuk memproses pencopotannya dari jabatan. Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya kritik terhadap perang Iran yang dipimpin pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dalam pemungutan suara prosedural pada Selasa 3 November 2026, DPR AS menyetujui mosi untuk menyerahkan dakwaan pemakzulan Hegseth kepada Komite Kehakiman DPR yang dipimpin Partai Republik. Langkah ini dinilai efektif menghambat upaya pemakzulan yang digagas anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie.

Hasil pemungutan suara menunjukkan 211 anggota DPR mendukung mosi tersebut, sedangkan 204 lainnya menolak. Massie menjadi satu-satunya anggota Partai Republik yang menentang langkah itu.

Dengan keputusan tersebut, Partai Republik memiliki ruang untuk memperlambat proses pemakzulan sekaligus menghindari pemungutan suara langsung terhadap delapan pasal dakwaan yang diajukan untuk Hegseth.

Upaya pemakzulan ini juga mendapat dukungan dari sejumlah anggota Partai Demokrat. Dukungan tersebut menjadi ujian bagi Partai Republik, apakah mereka akan tetap berada di belakang pemerintahan Trump atau mulai mengambil jarak dari perang Iran yang menuai penolakan publik.

Presiden Donald Trump langsung merespons hasil pemungutan suara tersebut melalui unggahan di media sosial. Dia menyebut upaya pemakzulan Hegseth sebagai kegagalan total dan mengecam Thomas Massie.

"Upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth telah GAGAL TOTAL!" tulis Trump, dilansir dari Al Jazeera, Rabu (11/11/2026).

"Setiap anggota Partai Republik, kecuali Thomas Massie, seorang PECUNDANG besar, memilih mendukung Pete," lanjutnya.

Meski berhasil lolos dari upaya pemakzulan di DPR, peluang Hegseth benar-benar dicopot melalui proses di Senat AS dinilai sangat kecil. Pasalnya, pemakzulan membutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat, sementara Partai Republik menguasai mayoritas dengan 53 dari 100 kursi.

Delapan Pasal Dakwaan, Hegseth Dituding Lancarkan Perang Ilegal

Resolusi pemakzulan yang diajukan Thomas Massie memuat delapan pasal dakwaan terhadap Hegseth. Salah satu tuduhan utamanya adalah melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

Selain itu, Hegseth juga dituding mengawasi operasi serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba. Sejumlah pakar hukum menilai operasi tersebut berpotensi melanggar hukum dan masuk kategori pembunuhan di luar proses hukum.

Hegseth sebelumnya mengecam resolusi pemakzulan tersebut sebagai bentuk sabotase dan lelucon. Dia juga mendapat dukungan terbuka dari Trump serta sejumlah pejabat tinggi pemerintahannya.

Di sisi lain, posisi Hegseth di pemerintahan Trump semakin menjadi sorotan setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu. Hasil jajak pendapat menunjukkan sebagian pemilih menyalahkan perang Iran atas kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar dan bahan makanan.

Kritik terhadap kepemimpinan Hegseth juga datang dari internal Partai Republik. Senator Joni Ernst, yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, mempertanyakan keterbukaan Hegseth dalam menjelaskan perkembangan perang Iran.

"Apakah dia jujur tentang bagaimana jalannya perang?" kata Ernst pada Selasa, merujuk pada Hegseth.