LPSK Telaah Permohonan Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan terhadap enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah mantan pejabat Polri lainnya. Permohonan tersebut diajukan oleh Polri.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ucap Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Achmadi menambahkan, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. Pihaknya juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring berjalannya proses hukum.

Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek dalam permohonan, mulai dari tingkat ancaman dan kerentanan para saksi hingga bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata dia.

Selain Presiden Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media.