Divonis Bebas Kasus CPO, Advokat Junaedi Saibih Ajukan Praperadilan Tuntut Ganti Rugi hingga Rp100 M
JAKARTA, iNews.id - Advokat sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Junaedi Saibih, mengajukan permohonan praperadilan untuk menuntut ganti rugi setelah divonis bebas dalam perkara perintangan penyidikan terkait kasus korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dia menuntut ganti rugi materiel sebesar Rp288 juta dan immateriel Rp100 miliar.
Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst pada 6 November 2026. Dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, perkara itu tercatat dengan klasifikasi rehabilitasi.
Adapun pihak yang menjadi termohon dalam perkara ini ialah Jaksa Agung cq (dalam hal ini) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sementara termohon kedua ialah Menteri Keuangan. Permohonan praperadilan tersebut mulai diperiksa pada 24 November 2026.
"Jadi permohonan ini akan diperiksa dengan acara praperadilan yang dijadwalkan itu tanggal 24 November, sidang pertama," kata Junaedi di PN Jakpus, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, tuntutan ganti rugi materiel sebesar Rp288.445.872 dihitung berdasarkan penghasilan yang tidak diterimanya selama menjalani masa penahanan sekitar 11 bulan.
"Kerugian materialnya Rp288.445.872. Perhitungan dari penghasilan gaji yang biasa saya terima dari UI. Itu jadi ya tiap bulannya lalu kita hitung menjadi rata-rata per bulannya itu, lalu kita kalikan, kita hitung dengan perolehan yang selama saya berada dalam tahanan kurang lebih 11 bulan," ujar Junaedi.
Junaedi juga mengajukan tuntutan ganti rugi immateriel sebesar Rp100 miliar. Namun, dia menyerahkan penilaian besaran ganti rugi tersebut kepada hakim.
"Rp100 miliar. Nanti tergantung hakim bagaimana melakukan penilaian," lanjut dia.
Sebelumnya, Junaedi divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 3 Maret 2026. Dia dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.
Dalam perkara dugaan suap, Junaedi didakwa bersama advokat Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri terlibat dalam pemberian suap senilai Rp40 miliar kepada hakim yang menangani perkara korupsi CPO. Suap tersebut diduga bertujuan mengondisikan putusan lepas terhadap tiga korporasi, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.
Namun, majelis hakim menilai jaksa tidak berhasil membuktikan adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak Junaedi dengan pihak lain untuk melakukan penyuapan. Hakim juga tidak menemukan komunikasi maupun pembagian peran yang secara tegas menunjukkan keterlibatannya dalam pemberian suap.
Selain perkara suap, Junaedi divonis bebas dalam perkara dugaan perintangan penyidikan tiga kasus korupsi, yakni tata niaga timah, impor gula dan ekspor CPO. Dalam perkara tersebut, hakim menilai unsur kesengajaan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum tidak terbukti.
Atas kedua putusan bebas tersebut, majelis hakim memerintahkan pemulihan hak Junaedi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa pada 11 September 2026 sehingga putusan bebas Junaedi tetap berlaku.
