Jadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Targetkan Pengesahan 15 Desember
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ditunjuk menjadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset. Sedianya, Panja RUU Perampasan Aset akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di masa reses.
Habiburokhman menyampaikan, dirinya telah menggelar rapat internal bersama pimpinan DPR RI. Rapat itu menyepakati agar pembahasan RUU Perampasan Aset digelar pada masa reses.
"Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026," ungkap Habiburokhman saat RDPU Panja RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
Baca juga: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR, Komisi III Segera Bahas DIM
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menyebut, ada 20 elemen masyarakat yang akan menghadiri RDPU ini, yang terdiri dari organisasi mahasiswa, dosen, advokat, dan para cendekiawan. Selain menetapkan jadwal pembahasan, pimpinan DPR RI telah menugaskannya sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset.
"Tadi kita rapat antara pimpinan dan para Kapoksi, kita menyepakati menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai Ketua Panja dan Saudara Soedeson Tandra sebagai Wakil Ketua Panja," tuturnya.
Lihat video: RUU Perampasan Aset: Bila Diketok, Koruptor Kapok?
Habiburokhman menambahkan, pihaknya terus meminta masukan dari masyarakat baik secara langsung maupun tertulis. "Jadi kalau mungkin yang jauh-jauh, berhalangan, hadir ke sini, ya, bisa memberikan masukan secara tertulis yang bisa disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI," katanya.
