DPR Minta Pemerintah Siapkan Kamp Perlindungan untuk Warga Terdampak Kabut Asap
IDXChannel—Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, meminta pemerintah untuk menyediakan tempat khusus bagi warga rentan atau warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi tempat perlindungan sementara agar anak-anak dan lanjut usia, dapat terhindar dari paparan asap.
“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” ujar Daniel dalam keterangannya yang dikutip, Senin (19/10/2026).
Daniel juga mendesak pemerintah untuk mempercepat penanganan karhutla yang telah berlangsung hampir empat bulan. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas, terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” tutur Daniel.
Menurut legislator dari Fraksi PKB ini, paparan asap karhutla bukan persoalan sepele karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta segera memastikan warga terdampak memperoleh masker, akses oksigen, serta pelayanan kesehatan yang memadai.
Di sisi lain, Daniel menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap badan yang baru dilantik tersebut segera bekerja mempercepat pemulihan ekosistem gambut sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran berulang.
Daniel menyampaikan tiga pekerjaan utama yang perlu menjadi perhatian BPGMN. Pertama, perbaiki kanal gambut yang rusak. Kedua, memulihkan lahan gambut yang mengalami kerusakan dan kekeringan.
Ketiga, melibatkan masyarakat sekitar kawasan gambut melalui program yang mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem.
Ia menyebut sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan dan hampir 60 persen lahan gambut mengalami kerusakan. Daniel juga menyoroti kondisi lahan gambut yang mengering hingga melampaui batas aman. Angka-angka tersebut menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti dengan pendataan dan pemulihan yang terukur.
Lebih lanjut, Daniel menilai dampak karhutla yang meluas hingga lintas negara menuntut tanggung jawab lebih besar dari berbagai pihak. Ia meminta negara-negara yang memiliki konsesi usaha di Indonesia turut bertanggung jawab sesuai peran dan ketentuan yang berlaku dalam upaya pencegahan serta penanganan kebakaran.
“Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab,” pungkasnya.
(Nadya Kurnia)
