Puan Soroti Krisis Air Bersih: Pemerintah Perlu Intervensi Penanggulangan

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti krisis air bersih yang meluas di berbagai daerah akibat dampak kemarau panjang. Ia pun meminta pemerintah memperkuat penanggulangan krisis air ini, termasuk peningkatan infrastruktur di daerah rawan.

“Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Puan dalam keterangannya dikutip, Kamis (1/10/2026).

Baca juga: 1.637 Daerah Tanpa Hujan Lebih 60 Hari Berturut-turut, Ini Wilayahnya

Krisis air bersih saat ini meluas di berbagai daerah. Seperti di Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) di mana krisis air telah berlangsung selama sekitar tiga pekan dan membuat warga terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu upaya yang dilakukan warga Sikka yakni memanfaatkan air yang keluar dari batang pisang. Air yang diperoleh dari batang pisang tersebut digunakan warga untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mandi, mencuci hingga memasak. Namun, air tersebut memiliki rasa yang kurang enak karena terasa sepat dan sedikit pahit.

Selain di Sikka, krisis air juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Trenggalek, krisis air bersih terjadi di 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan 27.786 jiwa terdampak.

Baca juga: Puluhan Desa di Jateng Kekeringan, BNPB: Ribuan Warga Krisis Air Bersih

Lebih dari 36 ribu jiwa di Boyolali juga terdampak kekeringan sehingga warga terpaksa harus antre droping air bersih karena sumur mengering. Kemudian dilaporkan pula sebanyak 1.196.815 warga di Jawa Barat mengalami krisis air akibat terdampak kekeringan pada musim kemarau ini.

Puan menekankan pentingnya memperkuat ketahanan air masyarakat. “BMKG telah menyediakan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis yang dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengantisipasi wilayah rawan,” tuturnya.Menurutnya, data tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan di tingkat daerah. “Ketika sebuah wilayah mulai menunjukkan penurunan ketersediaan air, Pemerintah harus segera menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, dan memastikan fasilitas penyimpanan tersedia,” ungkap Puan.

Puan menilai, krisis air bersih yang menyebabkan warga mencari alternatif ketersediaan air sendiri seperti di Sikka harus menjadi perhatian tentang bagaimana penanganan kekeringan berbasis pada tingkat risiko dan kebutuhan masyarakat.

“Wilayah kepulauan dan daerah dengan sumber air terbatas membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan wilayah yang memiliki jaringan air baku lebih mudah diakses,” sebutnya.

“Masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif ketersedian air bersih, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan yang sama pada musim kemarau berikutnya,” tambah Puan.

Menurut Puan, Pemerintah dapat hadir dalam dua tahap sekaligus. Pertama, kata Puan, adalah dengan memenuhi kebutuhan air warga untuk penanggulangan jangka pendek.“Dan yang kedua adalah dengan membangun sistem yang membuat warga terdampak dapat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya,” lanjutnya.

Puan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ketahanan air berkelanjutan. Apalagi BMKG telah meprediksi kondisi iklim Indonesia bergerak menuju periode kering yang lebih panjang. BMKG mencatat Juli 2026 sebagai bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.

“Sebab keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat. Infrastruktur harus semakin ditingkatkan,” pungkas Puan.