Pemerintah Siapkan 2 Juta Hektare Lahan untuk Produksi Etanol

Pemerintah berencana membuka lahan baru seluas 1–2 juta hektare untuk mendukung produksi etanol berbahan baku singkong, tebu, dan jagung sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada energi. Penyediaan lahan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan bakar campuran etanol E20 pada 2029.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengejar pengembangan etanol melalui konsolidasi lahan bersama pemerintah daerah serta pembangunan fasilitas produksi di berbagai wilayah Indonesia.

"Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya. Kita gerakan masif seluruh Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:Bertemu Prabowo, TVS India Ungkap Rencana Produksi Motor Berbasis Etanol di Indonesia

Amran mengatakan sebanyak 44 bupati telah menyatakan dukungan terhadap program pengembangan etanol tersebut. Sebagai tahap awal, pemerintah akan mendukung pengembangan lahan jagung seluas 1.000 hektare untuk setiap daerah yang mengikuti program guna menguji produktivitas tanaman dan kesiapan pengembangan komoditas bahan baku."Untuk jagung, kami berikan bantuan bupati yang datang percobaan. Nanti kita lihat hasilnya 1.000 hektar satu bupati yang datang. Kita lihat jagungnya. Yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung. Begitu pula alat mesin pertanian kita berikan mensupport," katanya.

Ia menuturkan pengembangan etanol diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Pemerintah dalam jangka panjang menargetkan penerapan bahan bakar campuran etanol E50, yang akan berjalan seiring dengan pengembangan biodiesel B50.

Baca Juga:Prabowo Instruksikan Produksi E20 Dalam Dua Tahun, Tebu Jadi Sumber Etanol

Amran memperkirakan penerapan E50 dan B50 secara menyeluruh berpotensi menghemat devisa hingga USD30 miliar atau sekitar Rp500 triliun per tahun. “Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan. Tidak impor solar kan sekarang? Insyaallah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50 dengan B50 itu US$30 miliar. Artinya kurang lebih Rp500 triliun per tahun kita hemat devisa kita,” ujarnya.

Untuk mendukung pembangunan fasilitas produksi etanol, pemerintah akan menggunakan skema pendanaan dengan kontribusi 30 dari badan usaha milik negara (BUMN) dan 70 dari sektor swasta. Menurut Amran, skema tersebut diharapkan dapat menarik investasi swasta karena pemerintah menyiapkan lahan untuk pengembangan industri. "Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta. Dan pasti swasta mau, karena tanahnya disiapkan oleh negara," kata Amran.