Tumpukan Sampah Tutupi Akses SD di Jakbar, Pramono Ancam Sanksi Perusahaan Sampah Ilegal
JAKARTA, iNews.id - Viral tumpukan sampah menggunung menutup sebagian akses menuju SDN Kedaung Kali Angke 03, Cengkareng, Jakarta Barat. Merespons hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi ke perusahaan penyedia jasa pengangkutan sampah yang diduga melakukan pembuangan ilegal.
"Memang sekali lagi yang melakukan adalah swasta, dan yang seperti ini tidak boleh terjadi," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurut Pramono, perusahaan tersebut diketahui menawarkan jasa pengangkutan sampah kepada sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Untuk memberikan efek jera, Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan identitas pelaku kepada publik.
"Saya sudah minta kepada Kominfotik untuk segera mengumumkan siapa pun pelaku yang kemudian menikmati, mengambil sampah dari Horeka, menimbun di satu tempat yang ilegal dan tidak bertanggung jawab," tuturnya.
Ia mengaku geram karena perusahaan tersebut menghilang saat muncul persoalan penumpukan sampah, sehingga pemerintah harus turun tangan melakukan pembersihan. Dia menyebut kejadian serupa telah terjadi di tiga hingga empat lokasi yang belakangan viral.
"Kemudian begitu ada persoalan, mereka seakan-akan menghilang dan Pemerintah DKI Jakarta yang harus melakukan pembersihan. Dan itu terjadi tiga, empat tempat yang terakhir ini viral. Maka untuk itu, yang pertama saya sudah minta untuk diambil tindakan tegas," ucapnya.
Dia meyakini pengumuman identitas pelaku akan memengaruhi kredibilitas perusahaan tersebut sehingga para pelaku usaha Horeka tidak lagi menggunakan jasanya.
"Pada saatnya nanti semua akan kita umumkan kepada publik. Dan kami akan minta kepada Horeka, hotel, restoran, kafe yang selama ini dilayani oleh mereka untuk tidak menggunakan jasa mereka," sambungnya.
Sementara itu, dia telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta membersihkan lokasi setelah menerima video kondisi tumpukan sampah pada Jumat (7/8/2026).
"Tadi pagi kebetulan saya mendapatkan video tentang itu dan saya langsung meminta kepada Dinas LH, Pak Dudi, untuk segera membersihkan," ungkap Pramono.










