Soroti Defisit Anggaran, Ekonom: Program Prioritas Pemerintah Bertabrakan dengan Realitas Fiskal
IDXChannel - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 diikuti oleh "alarm" fiskal yang mulai membayangi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat capaian tersebut didorong oleh lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen.
Konsumsi pemerintah juga menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Itu lantaran realisasi program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, di balik geliat tersebut, postur APBN justru mencatatkan defisit yang membengkak hingga Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB per Maret 2026.
Dilema fiskal ini semakin pelik saat publik dihantam penyesuaian harga BBM non-subsidi dan diesel oleh PT Pertamina, BP-AKR, serta Vivo di awal Mei ini. Meski pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga produk subsidi, beban biaya logistik akibat kenaikan harga diesel tetap menjadi tantangan nyata bagi daya beli.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memperingatkan bahwa ketergantungan pada belanja pemerintah untuk memacu pertumbuhan memiliki batas kemampuan. Menurutnya, ambisi program besar tanpa efisiensi yang tepat justru mengorbankan pos anggaran krusial lainnya di kementerian/lembaga (K/L).
"Pelajaran pertama dalam ilmu ekonomi itu adalah kelangkaan, baik secara produk, komoditas, dan juga anggaran. Kelangkaan ini mengajarkan bahwa semua aktivitas di dunia ini ada batasannya," ujar Huda kepada iNews Media Group, Sabtu (16/5/2026).
Huda menyoroti bagaimana realokasi anggaran dari berbagai K/L untuk mendukung MBG berpotensi membuat pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan mengalami stunting atau stagnasi. Akibatnya, banyak program K/L yang terhambat karena dananya tersedot habis.
Ia pun mengkritisi kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintah sebagai langkah yang tidak substantif untuk menambal defisit.
"WFH ini tidak bisa menyelamatkan defisit fiskal yang diprediksi melebihi 3 persen di akhir tahun. Artinya pemerintah bisa melanggar undang-undang," tegas Huda.
Huda menambahkan, indikator bahwa pemerintah sedang "butuh uang" sudah terlihat jelas dari pola belanja yang agresif namun tidak ditopang ruang fiskal sehat. Tanpa langkah efisiensi radikal dan pemangkasan program yang tidak mendesak, risiko fiskal akan terus memburuk.
"Jika kondisi ini terus terjadi, maka government shutdown niscaya akan terjadi. Juni-Juli jadi titik krusialnya," kata Huda.
Kini, pemerintah berada di posisi sulit. Tantangan ke depan bukan sekadar memacu pertumbuhan jangka pendek, melainkan menjaga kesehatan fiskal agar tidak terjebak dalam lubang defisit yang lebih dalam.
Tanpa restrukturisasi anggaran yang disiplin, narasi pembangunan nasional berisiko terhambat oleh realitas keterbatasan dana yang makin nyata.
(Febrina Ratna Iskana)
