DPR Bakal Awasi 16 Isu yang Disorot Publik, Apa Saja?
JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya akan mengawasi sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat selama masa persidangan V tahun sidang 2025-2026. Tecatat, sedikitnya ada 16 isu utama yang menjadi bagian dari pengawasan parlemen.
“Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian Pemerintah untuk menyelesaikannya,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan di rapat paripurna, Selasa (12/5/2026).
Puan memerinci isu-isu strategis yang menjadi perhatian DPR dan akan dikawal melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Pertama, evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat.
Kemudian, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik.
Ketua Umum FFI Michael Sianipar Tetap Bangga Timnas Futsal Indonesia Runner up Piala AFF Futsal 2026
“Optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, penyelesaian pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif, pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi,” ujarnya.
DPR juga akan mengawasi jaminan keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat, percepatan penerapan praktik keberlanjutan (sustainability) pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, serta pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertaniandan perikanan.
“Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama (boarding school), jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual,” tuturnya.
Selain itu, Puan menyebut DPR mengawasi evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.
16 Mahasiswa FHUI Terduga Pelecehan Seksual di Grup Chat Resmi Dicabut dari Keanggotaan IKM FH
“Lalu tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” urainya.
Diketahui, DPR secara resmi akan memulai kembali masa sidang setelah rapat paripurna pembukaan hari ini. Sebelumnya anggota dewan menjalani masa reses DPR sejak 22 April hingga 11 Mei 2026 untum menyerap aspirasi masyarakat.
Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak 12 Mei sampai dengan 21 Juli 2026.
“Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik- baiknya,” ucap Puan.
