Gejolak Minyak Global, Great Institute Wanti-wanti Risiko Fiskal RI

JAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dinilai berpotensi menekan kondisi fiskal Indonesia.  Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, mengatakan gejolak global saat ini tidak bisa dilepaskan dari konflik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada harga energi.

“Dunia tengah menghadapi persoalan energi seiring perang di Timur Tengah. Negara-negara tetangga sudah mulai mengalami kenaikan harga BBM sebagai dampak konflik,” ujarnya dalam forum diskusi yang digelar GREAT Institute bertajuk “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik”, Rabu (1/4/2026).

Paparan tim ekonomi GREAT Institute menunjukkan harga minyak global sempat mendekati 120 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.

Sementara itu, Peneliti GREAT Institute, Yossi Martino, menegaskan kondisi tersebut akan berdampak langsung pada ekonomi nasional.

“Indonesia pasti terimbas. Kenaikan harga minyak memberi tekanan nyata terhadap fiskal kita,” katanya.

Dalam skenario terburuk, defisit anggaran diperkirakan bisa melebar hingga 4,90–5,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak disebut dapat menambah beban subsidi energi hingga triliunan rupiah.

Di sisi lain, ketahanan energi nasional dinilai masih rentan. Cadangan energi Indonesia diperkirakan hanya cukup untuk 20–25 hari konsumsi, jauh di bawah standar ideal internasional sekitar 90 hari.

Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menyebut pemerintah saat ini masih fokus pada langkah mitigasi dan adaptasi.

“Salah satu tugas Dewan Energi Nasional adalah memberikan rekomendasi penanggulangan krisis energi kepada Presiden. Saat ini cadangan masih aman, sehingga langkahnya masih mitigasi,” ujarnya.

Namun, dari sisi legislatif, anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mengingatkan tekanan fiskal tidak bisa dihindari.

“Asumsi APBN 70 dolar per barel, sementara realisasi jauh di atas itu. Belum naiknya harga BBM hanya menggeser beban ke fiskal,” katanya.

Dari perspektif pertahanan, Priyanto menilai Indonesia tidak hanya sebagai price taker, tetapi juga risk taker karena bergantung pada impor energi.

“Gangguan distribusi energi bukan hanya berdampak ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Pujo Widodo yang menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi dan penguatan jalur pasok global.

Sementara itu, dari sisi energi terbarukan, Yudo Dwinanda Priaadi melihat momentum krisis ini sebagai peluang percepatan transisi energi.

“Ini saat yang tepat untuk mempercepat pengembangan energi baru seperti PLTS hingga PLTN,” katanya.

Diskusi juga menyoroti peran energi alternatif. Perwakilan industri, Turino Yulianto dari PT Bukit Asam, menyebut batubara masih menjadi penopang penting energi nasional, termasuk melalui program gasifikasi sebagai substitusi LPG.

Di sektor transportasi, Kukuh Kumara dari Gaikindo dan Hari Budianto dari AISI menilai industri otomotif telah siap mendukung penggunaan bahan bakar alternatif seperti bioetanol.

Lalu Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, bahkan menilai penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi untuk menjaga kesehatan fiskal.

“Tidak masalah jika harga BBM naik sementara, dibandingkan defisit anggaran yang semakin melebar,” ujarnya.

Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi, mulai dari pengendalian subsidi, efisiensi belanja negara, hingga pembentukan satuan tugas khusus untuk menjaga stabilitas energi dan fiskal. Satu benang merah mengemuka: Indonesia tidak bisa lagi menunda pembenahan struktur energi nasional di tengah ancaman krisis global yang kian nyata.