Lindungi WNI di Timur Tengah, Pemerintah Bentuk Tim Respons Krisis
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membentuk tim respons krisis sebagai langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di kawasan Timur Tengah. Pembentukan tim ini dilakukan menyusul meningkatnya tensi geopolitik di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menjelaskan tim ini akan memantau perkembangan situasi konflik secara intensif agar pemerintah dapat bergerak cepat untuk melindungi WNI apabila kondisi keamanan memburuk.
"Kami membentuk crisis response team dan meningkatkan komunikasi intensif setiap harinya antara Kemlu Pusat dengan perwakilan-perwakilan terdampak di kawasan untuk mendapatkan update kondisi real situasi keamanan di lapangan dan kondisi serta keberadaan para WNI," ujar Heni, Jumat (6/3/2026).
Sejalan dengan pembentukan tim tersebut, Kemlu juga memperkuat koordinasi dalam memantau situasi di lapangan. Heni menyebut perwakilan RI di wilayah terdampak terus menjalin komunikasi intensif dengan simpul-simpul WNI, dan secara berkala menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada kantor pusat Kemlu di Jakarta.
Untuk mendukung penguatan koordinasi, perwakilan RI memperbarui data jumlah dan sebaran WNI di wilayah akreditasi masing-masing, memperbarui rencana kontingensi, serta melakukan asesmen terhadap berbagai opsi evakuasi apabila keamanan memburuk.
Selain koordinasi internal, Kemlu meningkatkan komunikasi eksternal, khususnya dengan otoritas setempat. Dia juga mengimbau WNI di wilayah terdampak untuk proaktif memantau informasi resmi dari otoritas setempat maupun dari perwakilan RI.
"Kita tidak henti-hentinya menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada para WNI di wilayah akreditasi di masing-masing perwakilan untuk memantau informasi resmi dari otoritas tempat dan perwakilan RI, dan menjaga komunikasi intensif dengan perwakilan RI terkait atau terdekat," lanjut Heni.
Kemlu juga memantau operasional bandara internasional di wilayah terdampak beserta ketersediaan penerbangan setiap harinya, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya WNI yang terdampar akibat gangguan jadwal penerbangan.
Heni menuturkan, saat ini terdapat sejumlah WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat pembatasan maupun penutupan ruang udara di beberapa wilayah. Namun, pemerintah memastikan para WNI tersebut tetap mendapatkan pendampingan selama menunggu penerbangan lanjutan.
"Untuk para WNI stranded ini, sambil menunggu penerbangan yang akan membawa para WNI, mereka mendapatkan akomodasi dan penginapan serta konsumsi dan pengaturan jadwal penerbangan lanjutan yang dikomunikasikan oleh perwakilan RI dan otoritas tempat," tambah Heni.
