Ekonomi Indonesia Juara 1? Ini Menyesatkan!

KusfiardiAnalis Ekonomi Politik

EKONOMI Indonesia pada 2025 tumbuh 5,39 persen. Dari angka itu, muncul klaim bahwa Indonesia adalah “juara satu” di antara negara-negara G20. Klaim ini kemudian dipakai untuk membangun citra keberhasilan, meredam kritik struktural, dan menjaga legitimasi kekuasaan di tengah stagnasi kualitas pembangunan.

Masalahnya, klaim tersebut bukan sekadar kekeliruan statistik. Ia menyesatkan. Angka yang seharusnya berfungsi sebagai alat diagnosis ekonomi justru direduksi menjadi instrumen propaganda politik.

Pertanyaan kuncinya bukan pada besar kecilnya pertumbuhan, melainkan siapa yang memproduksi narasi atas angka tersebut, untuk kepentingan apa, dan dengan konsekuensi politik apa. Narasi “juara ekonomi” bekerja dengan logika yang cacat dan sekaligus menyesatkan.

Membandingkan negara berkembang dengan negara maju seolah-olah mereka ada di lintasan yang sama. Ini juga merupakan bentuk distorsi yang keliru. Menempatkan Indonesia sejajar dengan Amerika Serikat, Jepang, atau Korea Selatan untuk memberi kesan prestasi luar biasa. Padahal struktur ekonomi, basis produktivitas, dan posisi dalam pembagian kerja global sangat berbeda.Dilihat dari fungsi ekonomi dalam sistem kapitalisme global, posisi Indonesia adalah pemasok bahan mentah, pasar konsumsi, dan lokasi ekstraksi nilai murah. Sebaliknya, negara-negara maju adalah pusat akumulasi modal, teknologi, dan inovasi. Dalam struktur seperti ini, pertumbuhan tinggi di negara berkembang sering kali justru menandakan intensifikasi eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, bukan lompatan kesejahteraan.

Dalam kerangka catch-up growth, pertumbuhan 5–6 persen bagi Indonesia bukanlah prestasi istimewa, melainkan syarat minimum untuk tidak semakin tertinggal. Dengan pendapatan per kapita sekitar USD 4.800, Indonesia memang “harus” tumbuh cepat hanya untuk menjaga jarak agar tidak makin melebar. Sebaliknya, pertumbuhan 2 persen di Amerika Serikat, dengan PDB per kapita sekitar USD 76.000, mencerminkan penciptaan nilai absolut yang jauh lebih besar, lebih stabil, dan lebih terkonsolidasi secara institusional.

Jika dihitung secara material, tambahan 5,39 persen dari ekonomi Indonesia hanya menghasilkan sekitar USD 75 miliar. Sementara 2,3 persen pertumbuhan Amerika Serikat menghasilkan tambahan sekitar USD 644 miliar. Namun fakta material ini sengaja disingkirkan, karena ia merusak narasi heroik tentang “juara”. Yang dipilih untuk ditonjolkan hanyalah persentase. Alasannya karena persentase mudah dijual, mudah dipahami, dan efektif secara politik.

Lebih problematis lagi, klaim “juara ekonomi” menutup diskusi tentang kualitas pertumbuhan dan distribusi hasilnya. Indonesia masih tertinggal jauh dalam indikator kesejahteraan dasar. Pendapatan per kapita rendah, ketimpangan struktural tinggi, dan mobilitas sosial terbatas. Dalam Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia berada di peringkat 116. Bukti bahwa pertumbuhan tidak otomatis diterjemahkan menjadi kualitas hidup.

Struktur pertumbuhan juga bermasalah. Mesin utama ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi domestik dan ekspor komoditas primer. Artinya, pertumbuhan sangat rentan terhadap fluktuasi harga global, tidak menciptakan basis produktivitas jangka panjang, dan memperkuat ketergantungan pada rantai nilai global yang timpang. Kondisi ini sama sekali bukan jalur menuju negara maju. Namun jebakan pembangunan menengah yang dipoles dengan euforia statistik.Di sinilah fungsi politik dari narasi “juara” bekerja dan berperan sebagai alat depolitisasi. Publik diyakinkan bahwa ekonomi “baik-baik saja”. Namun kondisi tentang kegagalan industrialisasi, rendahnya kualitas pendidikan, lemahnya inovasi teknologi, dominasi oligarki dalam struktur pasar, serta ketergantungan pada modal dan pasar global diposisikan seolah seperti keluhan yang tidak perlu.

Narasi ini sengaja dibuat untuk melayani kepentingan elite ekonomi dan politik. Stabilitas yang diklaim lewat pertumbuhan menjadi sinyal bagi pasar finansial, investor portofolio, dan pemilik modal bahwa tatanan yang ada tidak perlu diganggu. Dalam konteks ini, pertumbuhan bukan alat transformasi, melainkan mekanisme konservasi status quo.

Bahaya terbesarnya adalah complacency struktural. Ketika pertumbuhan dipuja sebagai kemenangan, dorongan untuk melakukan reformasi yang benar-benar mengganggu kepentingan kelompok mapan seperti reformasi agraria, industrialisasi berbasis nilai tambah, penataan ulang relasi negara, oligarki, atau pembenahan sistem pendidikan secara radikal, justru dibuat melemah. Negara berhenti bertanya ke mana arah pembangunan, karena sudah merasa “menang”.

Padahal, pertumbuhan 5,39 persen seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan selebrasi. Ia menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada pola lama. Eksploitasi sumber daya, konsumsi, dan integrasi pasif ke pasar global. Tanpa perubahan struktur produksi dan relasi kuasa ekonomi, pertumbuhan ini hanya akan memperpanjang ketergantungan, bukan memutusnya.

Karena itu, menyebut ekonomi Indonesia sebagai “juara 1” bukan hanya keliru, tetapi juga menyesatkan publik, menutup perdebatan substantif, dan mengabdi pada kepentingan stabilitas semu. Angka pertumbuhan seharusnya menjadi titik awal kritik, bukan alat pembungkaman.

Indonesia tidak membutuhkan euforia statistik. Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk mengakui bahwa pertumbuhan hari ini belum menjawab persoalan mendasar pembangunan. Selama angka diperlakukan sebagai alat legitimasi, bukan sebagai instrumen evaluasi struktural, maka “juara ekonomi” hanyalah slogan kosong yang menyesatkan.