Wamenkeu Pastikan Penutupan APBN 2025 Akuntabel, Siapkan Eksekusi Anggaran 2026
IDXChannel – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono memastikan penutupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berjalan akuntabel.
Keduanya melakukan kunjungan kerja maraton ke sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada Senin (29/12/2025), sekaligus untuk mematangkan persiapan eksekusi anggaran tahun 2026.
Suahasil Nazara, saat mengunjungi KPPN Bandung I dan KPPN Sumedang, Jawa Barat, menekankan bahwa fase akhir tahun adalah periode krusial untuk memastikan seluruh rencana program terlaksana dengan tata kelola yang ketat.
"Pelaksanaan APBN 2025 yang sudah mendekati akhir tahun merupakan periode yang sangat penting. Kita memastikan seluruh rencana dalam APBN dapat dijalankan, dan bukan hanya sekadar dijalankan, tetapi juga dengan tata kelola yang baik, mulai dari proses administrasi, kontrak, hingga pelaporan," ujar Suahasil dalam keterangan resmi, Senin (29/12/2025).
Suahasil juga memberikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tetap berdedikasi meski beban kerja meningkat tajam menjelang deadline anggaran.
"Di hari-hari terakhir tahun anggaran, beban kerja jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan meningkat cukup signifikan. Saya melihat semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai untuk memastikan APBN dapat ditutup dengan baik," kata dia.
Menyongsong tahun anggaran 2026, Suahasil meminta Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat memperkuat peran sebagai Regional Chief Economist (RCE).
DJPb diharapkan tidak hanya menjadi pengelola administratif, tetapi juga penasihat kebijakan (policy advisor) berbasis data bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.
KPPN juga didorong menjadi Financial Advisor bagi satuan kerja (satker) guna mengantisipasi hambatan perencanaan anggaran sejak dini.
Pada hari yang sama, Wamenkeu Thomas Djiwandono melakukan monitoring akhir tahun di KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII.
Thomas menyoroti pentingnya penyerapan anggaran yang optimal sejak awal tahun 2026 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Target pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi landasan penting dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen. Oleh karena itu, percepatan penyaluran anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb perlu terus diupayakan, sejalan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah," kata Thomas.
Thomas menginstruksikan DJPb untuk aktif mendampingi satker agar pelaksanaan anggaran tahun depan berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Dia juga menekankan perlunya identifikasi kolaborasi dalam program-program prioritas agar dampak belanja pemerintah dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
"Kementerian Keuangan menegaskan komitmen untuk mengawal setiap rupiah dalam APBN agar tersalurkan secara tepat sasaran, akuntabel, dan selaras dengan visi pembangunan nasional," kata dia.
(NIA DEVIYANA)
