Pemda Babak Belur Hadapi Bencana, DPR Ungkit Pemotongan Anggaran ke Daerah

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan, keterbatasan APBD menjadi kendala serius bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak bencana di Sumatra. Dia meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan respons cepat.

"Kami seluruh pimpinan dan anggota Komisi V mendapatkan informasi dari daerah, bahwa keterbatasan biaya APBD daerah sangat mempengaruhi kekuatan mereka dalam menangani bencana ini," kata Lasarus dalam rapat bersama Kemenhub, KemenPU, BMKG, Korlantas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, pengurangan anggaran Dana Hibah Khusus (DHK) dan Dana Hibah Umum (DHU) pada tahun sebelumnya hingga tahun mendatang membuat kemampuan fiskal daerah melemah. Karena itu, dia menilai, pemerintah pusat perlu memberikan bantuan.

"Keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat, supaya bencana ini segera bisa kita tangani," ujarnya.

Terlebih, dia mengatakan saat ini, masih ada titik-titik daerah yang belum terjangkau oleh tim lapangan. Dia berharap kurangnya pembiayaan ini tak menjadi kendala utama dalam penanganan bencana Sumatera.

"Hari ini kami masih menerima laporan, bahwa masih ada titik-titik yang belum bisa dijangkau penuh oleh tim yang ada di lapangan, oleh karenanya kami berharap sektor pembiayaan ini atau pendanaan ini, bukanlah menjadi kendala utama, sehingga kita bisa menangani bencana ini dengan baik," katanya.

Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan itu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait penetapan status bencana nasional. Namun, dia meminta pemerintah tak malu jika merasa kesulitan dalam menangani bencana tersebut.

"Bantu masyarakat ini dengan cepat, kalau kita tidak mampu nggak usah malu kita minta pertolongan dari pihak manapun, karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang ini," katanya.