Ribuan Rumah hingga Infrastruktur Vital di Aceh Rusak, Biaya Pemulihan Rp25,41 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kerusakan infrastruktur dan permukiman akibat banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatra, khususnya Aceh. Laporan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh Besar, Aceh.

Menurut Suharyanto, tercatat 37.546 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. 

Dia menjelaskan, klasifikasi “rusak berat” juga mencakup rumah-rumah yang hilang tersapu banjir.

“Kerusakan ini meliputi rumah masyarakat yang rusak sampai 37.546 unit, baik yang rusak berat termasuk yang hilang serta rusak sedang dan rusak ringan. Penentuan kategori sedang dan ringan pun memiliki kriterianya,” ujar Kepala BNPB.

Selain rumah warga, kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik dan sektor produktif. Infrastruktur seperti jembatan, jalan, sekolah, tempat ibadah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas turut terdampak.

Tidak hanya itu, lahan pertanian, kebun, sawah, peternakan, tambang, dan perkantoran juga mengalami kerusakan signifikan.

Suharyanto menegaskan, data yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. 

“Data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, BNPB juga melaporkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan perhitungan awal kementerian, anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan Aceh hingga kembali ke kondisi semula mencapai Rp25,41 triliun.

Anggaran tersebut mencakup perbaikan infrastruktur vital, rekonstruksi jembatan dan jalan yang terputus, serta rehabilitasi fasilitas layanan publik dan sektor-sektor ekonomi masyarakat.

"Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," imbuhnya.

BNPB memastikan, proses pendataan dan pemulihan akan terus dilakukan secara terintegrasi bersama kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah guna mempercepat bantuan dan memastikan seluruh kerusakan teridentifikasi dengan baik.