Perang Thailand-Kamboja Bisa Seret Pihak Luar, Tak Belajar dari Konflik Indonesia-Malaysia
Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, mengatakan perang Thailand-Kamboja saat ini berpotensi menyeret pihak luar. Menurutnya, kedua pemerintah negara itu tidak belajar dari pertikaian yang pernah terjadi antara Republik Indonesia (RI) dan Malaysia.
"Akar masalah itu pertama-tama karena peta perbatasan yang dibuat oleh Prancis," kata Teuku Rezasyah dalam "SINDO PRIME" SINDO TV.
"Namun, Prancis saat itu membuat petanya dalam konteks rivalitas antara Inggris, Prancis, dan Belanda di Asia Tenggara. Sehingga memaksakan perbatasan itu tanpa mengindahkan sosiolingustik, kerapatan hubungan kekerabatan, dan kedekatan spiritual antara penduduk di perbatasan," paparnya.
Baca Juga: Mengapa Thailand dan Kamboja Tiba-tiba Perang? Ini yang Sebenarnya Terjadi
"Hal ini juga dilakukan oleh Inggris dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Pemerintah Thailand dan Kamboja tidak belajar dari pertikaian yang telah terjadi antara Indonesia dan Malaysia sehingga terlambat membawa masalah ini ke International Court of Justice," paparnya.
Menurut Rezasyah, pemerintah kedua negara cenderung mengambil manfaat dari konflik perbatasan yang terjadi guna meningkatkan kredibilitas mereka masing-masing. "Ini sangat berbahaya karena andalan kita adalah ASEAN. [ASEAN] itu adalah kawasan zone of peace, freedom, and neutrality. Di mana kita bisa menstabilkan negara dan konflik-konflik yang ada secara baik berdasarkan mekanisme consultation and consensus," kata Rezasyah.
Dia berharap ASEAN menyegerakan sebuah pertemuan daurat dari para menteri luar negeri. "Ini belajar dari pengalaman kita saat terjadinya krisis di Myanmar tahun 2021," ujarnya.
"Krisis ini [Thailand-Kamboja] berpotensi melibatkan negara-negara luar. Oleh karena itu, hendaknya kepala negara ASEAN memprakarsai sebuah konferensi tingkat tinggi," seru pakar dari Universitas Padjajaran tersebut.
Menurutnya, bisa saja terjadi masing-masing negara ASEAN membuat suatu statement yang mungkin netral tapi sedikit tendensius yang pada akhirnya bisa dianggap mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik.
"Hendaknya pemimpin ASEAN mengingatkan. Kita ini mengandalkan zone of peace, freedom, and neutrality. Kita menolak campur tangan pihah-pihak luar langsung maupun tidak langsung atas krisis ini," terang Rezasyah.Perang Thailand dan Kamboja yang pecah sejak Kamis telah menewaskan 14 orang di pihak Thailand hingga Jumat (25/7/2025).
Pertempuran terjadi sehari setelah ledakan ranjau darat di sepanjang perbatasan melukai lima tentara Thailand dan menyebabkan Bangkok menarik duta besarnya dari Kamboja serta mengusir utusan Kamboja untuk Thailand.
Pada hari Jumat, pejabat tinggi Kamboja di provinsi Oddar Meanchey, Jenderal Khov Ly, mengatakan pertempuran kembali terjadi dini hari di dekat kuil kuno Ta Muen Thom. Jurnalis Associated Press di dekat perbatasan melaporkan telah mendengar suara tembakan artileri sejak dini hari.
Pejabat itu juga mengatakan bahwa setidaknya empat warga sipil terluka dalam pertempuran hari Kamis di sana dan lebih dari 4.000 orang telah mengungsi dari desa-desa mereka di sepanjang perbatasan ke pusat-pusat evakuasi.
Eskalasi ini merupakan contoh langka konflik militer antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), meskipun Thailand sebelumnya pernah berselisih dengan Kamboja di perbatasan dan telah terlibat dalam pertempuran sporadis dengan negara tetangga di barat, Myanmar.
"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin dan menyelesaikan masalah apa pun melalui dialog," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq.