Serukan Kedaulatan Ekonomi, Sri Mulyani Mengingatkan Kelahiran Budi Utomo

Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerukan pentingnya bagi Indonesia untuk meneladani semangat para pendiri bangsa dalam memperkuat kedaulatan nasional, khususnya kedaulatan ekonomi, di tengah lanskap global yang semakin bergejolak dan penuh persaingan.

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-18, Menkeu mengingatkan bahwa berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 menandai awal kebangkitan nasional dan perlawanan terhadap kolonialisme. Kini, satu abad kemudian, dunia kembali menghadapi perubahan fundamental akibat kebijakan proteksionisme seperti tarif dagang tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

"Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini dengan meneladani semangat para pendiri bangsa, terus berjuang menjaga, mempertahankan, dan memperkuat kedaulatan nasional," tegas Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR perkembangan APBN yang disiarkan di IDX Channel, Selasa (20/5/2025).

Ia menekankan, bahwa kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting dan perlu diperkuat serta dijaga di tengah gejolak global dan persaingan yang meruncing di berbagai bidang, mulai dari militer, keamanan, geopolitik, ideologi, ekonomi, hingga sektor keuangan.

"Persaingan ini berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan terus kita capai. Oleh karena itu Indonesia harus mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, serta memperkuat pertahanan semesta," jelasnya.

Menkeu juga menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam yang strategis dan berbasis daya saing tinggi untuk menciptakan nilai tambah, menarik modal nasional dan global secara produktif, serta pada akhirnya menciptakan kesempatan kerja berkualitas dan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan SDM harus terus dilakukan melalui program pendidikan, terutama yang berbasis Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), untuk mengejar ketertinggalan industri dan memacu kemajuan. Program kesehatan universal atau semesta juga menjadi prioritas untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat.

Selain itu, perluasan dan penguatan jaring pengaman sosial menjadi krusial untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu. Hal ini mencakup program seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, anak usia dini, dan ibu hamil, hingga program sekolah rakyat untuk anak tidak mampu.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperkuat ekonomi di tingkat akar rumput, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi, melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh desa dan kelurahan.

Petani, nelayan, dan buruh juga menjadi perhatian utama dari sisi kesejahteraan dan kepastian tingkat kebutuhan hidup yang layak, mengingat peran mereka sebagai tulang punggung ekonomi dan pentingnya menghindari kesenjangan ekonomi yang besar.

Menkeu memperingatkan bahwa globalisasi tanpa afirmasi dapat menimbulkan petaka sosial politik, bahkan di negara yang paling kuat sekalipun. Oleh karena itu, membangun perekonomian yang berkeadilan dan inklusif dengan mengurangi kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan untuk semua adalah mandat dari sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Sri Mulyani mengakui bahwa berbagai tantangan dan hambatan struktural perlu diatasi secara konsisten, tekun, dan efektif dalam jangka menengah dan panjang.