Mengapa Amerika Serikat Selalu Kirim Senjata ke Israel?
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) kerap disebut-sebut menjadi pemberi senjata utama ke Israel . Hal ini pun menjadi perdebatan yang jarang terjadi di kalangan kebijakan luar negeri arus utama, termasuk anggota Kongres dari Partai Demokrat, mengenai apakah AS harus memberikan dukungan militer kepada Israel, mengingat tingginya korban sipil yang ditimbulkannya di Gaza .
Presiden Biden bahkan mengatakan hal itu adalah pemikiran yang bermanfaat sebelum Gedung Putih mengklarifikasi bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, menurut laporan baru-baru ini di media Israel, pemerintahan Biden telah mulai melakukan hal tersebut dengan memberikan syarat pada dukungan AS yang berkelanjutan terhadap perang Israel di Gaza.
Melansir The Guardian, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bergabung dalam pertemuan kabinet perang Israel di Tel Aviv, dimana Israel melaporkan bahwa ia menyampaikan ultimatum kepada pemerintah Israel.
Israel katanya harus memulai pertimbangkan warga sipil Palestina dalam semua operasi militer, minimalkan pengungsian warga sipil, berhenti memblokir masuk dan distribusi bantuan kemanusiaan, dan mulai menciptakan zona yang lebih aman dimana warga sipil Palestina dapat mencari bantuan, terlindung dari pemboman yang tiada henti.
Mewajibkan penerima bantuan militer AS untuk mematuhi hukum perang tidak ada artinya dalam situasi apapun. Ada beberapa undang-undang AS yang mewajibkan pemantauan dan penghentian bantuan militer kepada negara-negara yang menggunakannya untuk melanggar hak asasi manusia dan melakukan kejahatan perang.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Biden menciptakan mekanisme yang sepenuhnya terpisah untuk memenuhi standar yang sama seperti yang diterapkan pada anggota parlemen AS dan anggota parlemen AS dan negara sendiri.
Salah satu undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Leahy, yang mengharuskan pemerintah AS untuk memeriksa semua unit militer asing yang menerima pelatihan atau senjata AS untuk memastikan mereka tidak bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia, yang tidak memerlukan definisi.
