Resolusi DK PBB, Gencatan Senjata Bisa Diterapkan di Gaza?
JAKARTA - Untuk pertama kalinya sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas, Palestina.
Melansir BBC Indonesia, Sabtu (30/3/2024), resolusi tersebut menyatakan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Islam Palestina harus dilakukan segera dan agar bulan Ramadan dihormati oleh semua pihak, sehingga mengarah pada gencatan senjata yang langgeng dan berkesinambungan.
Kini, banyak negara yang memperdebatkan apakah resolusi tersebut mengikat.
Resolusi PBB 2728 juga menuntut seluruh sandera dibebaskan segera dan tanpa syarat serta menjamin akses kemanusiaan ke Gaza.
Resolusi tersebut disetujui 14 anggota DK PBB tanpa ada yang menentang. AS memilih abstain dan tidak memveto resolusi tersebut - sebuah teguran keras yang luar biasa terhadap Israel.
AS sebelumnya telah memveto tiga rancangan resolusi DK PBB dan memilih abstain sebanyak dua kali.
AS pernah mengatakan, resolusi DK PBB tidak akan menjamin pembebasan sandera atau gagal mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.
Resolusi terbaru ini diajukan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan di bawah kepemimpinan Mozambik.
Tindakan AS di DK PBB telah memicu ketegangan dengan Israel.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan: Sedihnya, hari ini Dewan ini menolak untuk mengutuk pembantaian tanggal 7 Oktober; ini memalukan."
Namun, dia mencatat bahwa resolusi tersebut menyoroti penculikan warga Israel yang dilakukan Hamas.
Resolusi ini mengecam penyanderaan, menyebut tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional, katanya, seraya menggarisbawahi bahwa penyanderaan warga sipil yang tidak bersalah adalah kejahatan perang.
Dalam hal memulangkan para sandera, Dewan Keamanan tidak boleh hanya bersikap dengan kata-kata saja, namun mengambil tindakan, tindakan nyata, katanya.
