Soal Harun Masiku, Hasto: Ada Tekanan dari KPU Minta Imbalan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebutkan Harun Masiku, buronan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024, memiliki hak konstitusi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA).

Hasto menjelaskan putusan MA sudah memutuskan bahwa Harun memiliki hak untuk menjadi anggota PAW DPR RI 2019-2024 karena seharusnya mendapatkan pelimpahan suara dari PDI Perjuangan berdasarkan kebijakan partai. Hasto mengatakan, hal tersebut berdasarkan situasi adanya caleg PDIP saat itu yang meninggal dunia.

"Akan tetapi, dalam proses itu ada tekanan dari oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta imbalan, dan dia tergoda memberikannya, sehingga digolongkan sebagai suap," jelas Hasto.

Hasto melanjutkan, proses pengungkapan dugaan kasus suap itu dimaksudkan agar adanya skenario yang mengaitkan dengan dirinya. Dia menjelaskan hak tersebut muncul lantaran adanya kompleksitas pemilu sehingga pihak-pihak yang secara hukum memiliki kebenaran, diperas agar dapat dimuluskan untuk menjadi anggota legislatif.

Tetapi sebenarnya, kasus itu proses untuk mengaitkan dengan saya, padahal sudah ada tiga orang yang menjalani hukuman tindak pidana, tetapi sebenarnya diawali kompleksitas pemilu, sehingga mereka yang memiliki kebenaran secara hukum pun masih bisa diperas agar menjadi anggota legislatif, tutur Hasto.

Dalam fakta persidangan, Harun disebut memberikan uang kepada oknum KPU, Hasto pun sontak naik pitam sehingga menegur buronan tersebut. Bak nasi sudah menjadi bubur, kekhawatiran Hasto pun ternyata terbukti bahwa kader PDI Perjuangan itu saat ini menjadi tersangka dalam kasus penyuapan.

Ini terbukti kasus Harun Masiku adalah upaya mencari kelemahan diri saya sebagai Sekjen dan upaya menggunakan instrumen hukum untuk menargetkan saya. Saya sudah menjelaskan di pengadilan dan tidak ditemukan fakta yang berkaitan dengan saya, kata Hasto.