Pentingnya Basis Industri Pertahanan di Tengah Ancaman Keamanan Global yang Terus Mengintai

JAKARTA Menguatnya kompetisi di bidang kekuatan militer dan ekonomi telah mengubah konstelasi politik dunia global hingga sedemikian kompleks. Tidak sedikit kompetisi antara negara kemudian mengarah kepada konflik terbuka bahkan terjadi peningkatan eskalasi menjadi perang dengan intensitas tinggi, seperti perang militer antara Rusia dan Ukraina. Peperangan yang telah berlangsung selama dua tahun tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kemampuan pertahanan yang tangguh merupakan faktor fundamental bagi sebuah negara.

Menurut penelitian yang dirilis Belfer Center, Harvard Kennedy School, sejak dimulainya serangan militer, Rusia telah menguasai lebih dari 17 persen wilayah teritorial Ukraina, antara lain Kharkiv, Sievierodonetsk, Dotetsk, Luhansk, Keherson, Mariupol (selain Kriema yang telah dikuasai Rusia sejak 2014).

Bakar Uang untuk Perang

Rusia terus berupaya melumpuhkan perlawanan Ukraina, meskipun tentu saja Rusia harus membayar mahal untuk itu. Perang militer dengan Ukraina, negara yang dulu sama-sama berada di bawah naungan Republik Uni Soviet itu telah membebani keuangan Moskow. Pada 2023 misalnya, Rusia telah melipatgandakan belanja pertahanannya hingga lebih dari $100 miliar atau sepertiga dari seluruh pengeluaran publik.

Menurut perkiraan Lembaga Riset Center for Economic, Civiteea dan EasyBusiness Rusia dilaporkan menghabiskan 20 miliar dolar AS per hari atau setara 288 triliun dalam operasi militer sejak 24 Februari 2022 lalu.

Ed Arnold, peneliti bidang Keamanan Eropa di lembaga kajian Inggris Royal United Services Institute (RUSI), mengatakan kepada BBC, "Mempertahankan operasi militer adalah bisnis yang mahal, terutama ketika pasukan Anda jauh dari pangkalan utama."

Rusia tentunya membakar uang sebesar itu di antaranya untuk biaya logistik. Seperti diketahui, logistik militer dalam sebuah perang merupakan elemen penting untuk memastikan semua yang dibutuhkan pasukan di medan perang. Hal itu meliputi pengadaan, pemeliharaan, transportasi, distribusi, serta dukungan sistem komunikasi untuk beroperasi secara efektif, efisien dan memenangkan perang.

Tak hanya itu, mereka juga mengalami tantangan dalam mengirimkan logistik ke Ukraina. Padahal apabila logistik terganggu ataupun mengalami kekurangan, hal tersebut dapat menyebabkan kerentanan pada pasukan militer atas serangan musuh. Ketersediaan logistik berpengaruh terhadap kemampuan dan moral pasukan dalam melakukan pertempuran, kekurangan logistik membuat pasukan lebih rentan terhadap serangan musuh.

Seperti dikutip dari Jurnal Manajemen Pertahanan, aksi militer, dan terutama perang, adalah konfrontasi antara kekuatan yang berlawanan dan bermusuhan, di mana faktor moral seperti ketakutan, keberanian, kemauan, semangat pengorbanan seringkali lebih penting daripada faktor fisik dan mental.

Logistik dan dukungan logistik selama aksi militer dan khususnya dalam perang memainkan peran penting dalam kekompakan pasukan tempur, tetapi kepentingan dan pengaruh yang sama juga ada pada pelatihan dan pelatihan pasukan di masa damai.

Pentingnya kehadiran logistik di masa perang ini telah terlihat sejak Perang Dunia II, dimana kemenangan dan kekalahan saat itu disebabkan oleh salah satu faktornya, yaitu kelancaran logistik.

Faktanya, perang dengan intensitas tinggi bukan hanya masalah militer, tetapi juga masalah industri. Ini melibatkan mobilisasi penuh industri pertahanan untuk mengganti dan memperbaiki peralatan yang hancur dalam pertempuran. Untuk alasan ini, beberapa negara telah membentuk Defense Technology Industrial Base (DTIB), sebuah konsep yang mewakili semua industri nasional suatu negara yang ikut serta dalam kegiatan pertahanan.

DTIB juga memfasilitasi interoperabilitas antara sekutu dan pemeliharaan unit saat terjadinya perang. Dengan begitu, negara dapat melakukan proses pengumpulan, pertukaran, serta pemeliharaan amunisi dan suku cadang dengan lebih mudah.

Negara-negara NATO, dan Inggris adalah pendukung utama Ukraina dalam melawan invasi militer Rusia dan tidak sedikit memberikan bantuan terhadap Ukraina. Dikutip dari AFP pada 21 Februari 2023, AS sebagai salah satu anggota NATO disebut telah mengalokasikan 73,18 miliar euro atau setara Rp1,17 kuadriliun selama satu tahun untuk mengirimkan bantuan militer, keuangan, serta bantuan kemanusiaan. Demikian pula Inggris di posisi kedua sebagai pendukung utama Ukraina telah memberikan bantuan 8,31 miliar euro, atau setara dengan Rp134,33 triliun.

Kementerian Pertahanan Rusia dalam statistik menyebutkan, Ukraina telah menghabiskan uang sebesar 203 miliar dolar AS atau sekira Rp3.154 triliun (kurs Rp15.539/Dolar AS) untuk berperang menghadapi Rusia. Tidak dapat dipungkiri, perang dengan intensitas tinggi seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina merupakan tantangan sekaligus persoalan serius yang menjadi beban bagi kedua belah pihak yang berkonflik.

Lebih dari itu, perang antara Rusia Ukraina menyebabkan dampak ekonomi secara global. Kenaikan tajam terjadi pada harga pupuk, gandum, logam dan energi, sehingga memicu gelombang inflasi dan krisis pangan global. Terlebih, Rusia merupakan eksportir minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Negara ini juga merupakan eksportir gas alam, gandum, pupuk nitrogen, dan paladium terbesar di dunia. Itu sebabnya, sejak invasi Rusia ke Ukraina, harga minyak internasional melonjak ke level tertinggi sejak 2008. Situasi sulit ini pun tentu saja turut merambah ke Indonesia.

Pertahanan Jadi Faktor Fundamental bagi Negara

Berkaca dari perang Rusia dan Ukraina, keseriusan setiap negara dalam memperkuat sistem pertahanan dengan berbagai program dan kerja sama bilateral maupun multilateral yang dilakukan, menandakan bahwa betapa pentingnya sistem pertahanan bagi suatu negara. Hal ini tentunya bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Terlebih, ketersediaan alutsista tidak bisa dipersiapkan secara tiba-tiba. Tumbuhnya industri pertahanan pun menjadi salah satu pendukung untuk memperkuat sistem pertahanan dari suatu negara, salah satunya di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kemhan telah merumuskan arah dan kebijakan dalam pengembangan industri pertahanan, cerdas, melalui sinergi berbagai lini terutama dalam hal riset serta pengembangan teknologi yang dapat diaplikasikan pada sektor industri.

Efektivitas pertahanan negara turut ditentukan juga oleh teknologi dan kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Non Alutsista, ucap Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, dalam sebuah seminar pertahanan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Senada dengan hal itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Toto Sugiarto dalam sebuah kesempatan mengatakan, masalah pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenhan dan TNI saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab elemen bangsa. Kemenhan berkomitmen terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertahanan negara dengan pelaksanaan program-program kerja Kemenhan, ujarnya.

Sejak disahkannya Undang Undang Industri Pertahanan No 16 Tahun 2012, industri pertahanan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan Pemerintah pun membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.

Saat ini, terdapat delapan BUMN dan 34 perusahaan swasta yang mendukung pergerakan di sektor industri pertahanan. Dari ke-8 BUMN tersebut di antaranya PT Pindad (Persero), PAL Indonesia (Persero), Dirgantara Indonesia, Nusantara Turbin dan Propulsi, LEN Industri (Persero), Inti (Persero), Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Dahana (Persero).

UU Industri Pertahanan membuka jalan bagi delapan BUMN tersebut maupun perusahaan swasta untuk semakin berkembang sebagaimana tertuang dalam konsep DTIB (Basis Teknologi dan Industri Pertahanan) dimana industri nasional sebuah negara turut ambil bagian dalam kegiatan pertahanan.

Hal itu terbukti, BUMN dapat bermitra langsung dengan banyak Perusahaan global yang masuk di peringkat 100 besar dunia versi SIPRI, seperti PT Dirgantara Indonesia bermitra dengan Airbus, Perusahaan milik negara-negara Eropa yang berada di peringkat ke-14. PT PAL juga berkolaborasi pembuatan kapal selam dengan NAVAL Group asal Prancis yang menduduki peringkat ke-29. Demikian pula dengan PT Pindad pun bersinergi dengan berbagai produsen senjata terkemuka di dunia, salah satunya dengan Nexter Company of KNDS.

Foto caption : Kendaraan tempur infanteri KNDS VBCI akurat, sangat mobile, efektif, dan telah teruji dalam pertempuran. (Foto: KNDS)

Nexter, perusahaan dari KNDS adalah perusahaan pertahanan Prancis yang mengkhususkan diri dalam merancang, mengembangkan, dan memproduksi sistem persenjataan, peralatan militer, dan kendaraan militer. Sejak tahun 2015, Nexter dan Krauss Maffei Wegmann (KMW) dari Jerman bergabung untuk membentuk KNDS, dengan ambisi untuk menjadi pemimpin Eropa dalam bidang pertahanan darat.

Nexter siap Perkuat Pertahanan Indonesia melalui Transfer Teknologi

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose dan Nexter, Sales Director Asia Pacific Amaury de Poncins telah menandatangani Nota Kesepahaman di bidang pertahanan, khususnya terkait Munisi Kaliber Sedang dan Munisi Kaliber Besar. Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis, H.E. Florence Parly turut menjadi saksi penandatanganan MoU antara PT Pindad dan Nexter tersebut.

Kepala perwakilan Nexter di Indonesia Thomas Gerard menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penguatan kemitraan strategis bagi Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasional, khususnya dalam hal pengadaan alutsista. "Nexter sangat senang dapat memperkuat kemitraan industri strategis jangka panjang dengan TNI dan Industri Pertahanan Indonesia melalui transfer teknologi dan juga transfer manufaktur di Indonesia di beberapa domain pertahanan darat seperti amunisi kaliber besar dan sistem artileri untuk memastikan tingkat lokalisasi yang tinggi," ujarnya dalam sebuah kesempatan.

Dengan produk berkualitas ditambah dengan pengalaman yang berkesinambungan di bidang solusi pertahanan darat seperti sistem artileri, sistem senjata, kendaraan lapis baja dan amunisi, kerja sama antara Nexter Company of KNDS dan Indonesia melalui PT Pindad ini tentunya sejalan dengan program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.

Menghadapi ancaman keamanan yang semakin rentan, berbagai langkah strategis menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dihindari bagi setiap negara. Industri pertahanan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menghadapi ancaman keamanan, Indonesia membutuhkan industri pertahanan yang kuat sehingga dapat diandalkan.

Salah satunya dilakukan dengan memperbaharui alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan negara. Mengingat dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan pentingnya pertahanan negara dan keselamatan rakyat Indonesia di wilayah NKRI.

Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan alutsista Indonesia serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri.

Selain itu, Indonesia juga melakukan kerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Misalnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Mengan Prancis, Florence Parly, menandatangani persetujuan kerja sama pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) melalui sebuah pertemuan bilateral di Hotel de Brienne, Paris, Prancis, Senin (28/6/2021).

Prancis diketahui merupakan negara yang kemajuan di bidang industri pertahanan dan memiliki hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia. Hal tersebut seperti disampaikan Menkeu Sri Mulyani usai bertemu dengan Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis di sela-sela di sela-sela KTT G20 pada 2022 lalu. Kedua belah pihak sepakat untuk sepakat mengenai pentingnya meneruskan berbagai bentuk kerjasama. Dijelaskan Menkeu Sri Mulyani bawah bahwa Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis mengajak Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral strategis, seperti dalam industri militer, satelit ruang angkasa dan dukungan fasilitas pembiayaannya, serta kerja sama di sektor pertambangan.

Langkah pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama bilateral dengan berbagai negara menjadi salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan di tengah ancaman global yang terus mengintai. Sejak berakhirnya perang dingin pada era 90-an, ancaman keamanan global telah bertransformasi dalam berbagai bentuk yang lain dan nyata dihadapi dunia. Pandemi, ancaman kelaparan, kerusakan lingkungan, terorisme, transnational crime hingga cyber crime, dan lainnya. Namun demikian, di antara berbagai ancaman keamanan global tersebut, perang kekuatan militer adalah hal perlu diwaspadai. ##