Presiden Kasih Waktu 1 Bulan Berantas TPPO Mahfud Tidak Ada Beking bekingan

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan restrukturisasi tim Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Negara juga memberi tenggat waktu sebulan dalam langkah-langkah cepat untuk mencegah dan memberantas TPPO ini. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Selasa (30/5).

Untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian Negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini, ungkap Setneg, dilansir laman Setneg, Selasa (30/5).

Menurut Mahfud, berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), jumlah korban TPPO yang berasal dari Indonesia yang meninggal dunia mencapai lebih dari 1.900 orang.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri, sejak Januari hingga Mei, tercatat sudah ada 55 mayat yang pulang akibat perdagangan orang.

Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia sebut Mahfud punya peran penting dalam mengatasi TPPO di kawasan ASEAN.

Semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini, lanjutnya.

Sebab, tindak perdagangan orang telah mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di negara-negara ASEAN, dan kejahatan ini beroperasi lintas negara dengan sangat terorganisir.

Lebih lanjut, Mahfud menyatakan bahwa upaya untuk memberantas simpul-simpul TPPO sering mengalami kendala, termasuk masalah birokrasi dan dukungan dari pihak-pihak tertentu terhadap kejahatan ini.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan aparat pemerintah untuk tidak memberikan dukungan padatindak kejahatan TPPO ini. Presiden memerintahkan kepada Kapolri agar tidak ada kolusi,karena tindakan tegas harus didukung oleh negara.

Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backing-an karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat, backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara, tegasnya.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, BP2MI telah menangani sekitar 94 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari negara-negara Timur Tengah dan Asia.

Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen di antaranya berangkat secara tidak resmi dan diduga diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal PMI.

Benny menegaskan bahwa sejalan dengan perintah Presiden Jokowi, pihak BP2MI akan bekerja keras di lapangan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari sindikat penempatan ilegal dan TPPO.

Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk terus melakukan perang melawan sindikat ini. Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus ditegakkan. BP2MI telah mengambil langkah-langkah untuk melawan sindikat tersebut selama tiga tahun terakhir, sejak kepemimpinan Benny sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sebagai informasi, pada tahun 2017, World Bank telah mengingatkan akan adanya alarm terkait TPPO. Mereka merilis data yang menunjukkan bahwa terdapat 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, sedangkan hanya sekitar 4,7 juta yang tercatat secara resmi dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).

Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprocedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal, ujar Benny.

Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 4,3 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri secara tidak prosedural dan diduga diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal.

Benny menegaskan, sejalan dengan perintah Presiden Jokowi, pihaknya akan bekerja sungguh-sungguh di lapangan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari sindikat PMI ilegal dan TPPO.

Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat ini harus terus dilakukan, negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja. BP2MI telah mengambil langkah-langkah peperangan itu, sejak tiga tahun saya memimpin Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kata Benny.