Pansus 3 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pansus 3 DPRD Kota Bandung membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum untuk mengatasi mengatasi kemacetan di Kota Bandung.
AnggotaPansus3DPRDKota Bandung,SandiMuharam mengatakan, bahwa kemacetan di Kota Bandung merupakan salah satu masalah yang sering dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, bahwa sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan, DPRD bersama eksekutif membahas raperda tentang penyelenggaraan lalu lintas danangkutanumum.
"Idealnya bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah kemacetan. Kami upayakan agar masyarakat yang menggunakan jalanan di Kota Bandung bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan," ucap Sandi, Senin (4/3/2024).
Selain modatransportasiyang memang harus nyaman, Sandi juga mengingatkan bagaimana ketepatan waktu armada saat tiba di halte.
"Janga sampai modatransportasiumum terlambat karena terlalu lama mengetem," ujarnya.
Jemaah Umroh Asal Surabaya Terancam Gagal Berangkat ke Tanah Suci Imbas Server PDN Diretas
Selain itu, moda transporatsi umum di Kota Bandung harus aman dari tindakan kriminal, keamanan armada juga harus terjamin. Sehingga, pada gilirannya pengguna akan selamat sampai tujuan.
"Keselamatan warga yang menggunakan modatransportasiumum juga harus diperhatikan. Sehingga masyarakat mau beralih dari transportasi pribadi ke umum," katanya.
Kendati demikian, Sandi menyadari bahwa untuk mewujudkan kenyamanan memang tidak mudah. Mengingat, jumlah kendaraan di Kota Bandung yang setiap tahun bertambah dan banyak kendaraan dari luar Kota Bandung yang melintas.
"Kami membutuhkan peran provinsi untuk menjadi koordinator yang bisa mengatasi masalah perhubungan ini," imbuhnya.
Menurunya, peran provinsi bisa diterapkan saat modatransportasiumum dari luar kota melintas di jalanan Kota Bandung yang mungkin saja sudah tidak laik jalan.
Meskipun Kota Bandung memiliki peraturan terkait aturan modatransportasitidak laik jalan, namun bisa saja di kota kabupaten tempat mobil itu berasal, aturan itu belum ada.
"Hal-hal begini yang memerlukan campur tangan pemerintah provinsi dalam bentuk aturan yang menaungi perda perhubungan di kota kabupaten sekitar," jelasnya.
Dituding Jadi Tempat Praktik Prostitusi di Takalar, Pemilik : Cafe Kami Hanya Rumah Bernyanyi
Namun sayangnya, kata Sandi, perdatransportasiprovinsi jugamasih belum ada sehingga hal itu menjadi salah satu penyebab perda milik Kota Bandung juga agak sulit dalam pembahasannya.
"Raperda ini tergolong alot dalam pembahasannya. Namun, kita berupaya agar bisa segera disahkan," tandasnya.
