MIX DISPLAY BANNER

newsplus_kanal

Jokowi Bawa Ijazah ke PN Jaktim, Bakal Perlihatkan di Hadapan Roy Suryo

Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla, Kemenhub Beberkan Kronologinya

John Herdman Panggil 26 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November 2026? Ini Prediksinya!

Detik-Detik Jokowi Tiba di PN Jaktim, Ratusan Pendukung Langsung Beri Dukungan

Partai Republik Kalah di Kongres AS, Trump Ancam Veto RUU dari Demokrat

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak penyidik Polri mendalami dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Dia menilai, pengusutan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada penetapan para tersangka, tetapi harus menelusuri pihak yang diduga berada di baliknya.Abdullah menyoroti sasaran penyadapan yang disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, informasi yang diperoleh dari penyadapan tersebut berpotensi menyangkut kepentingan strategis negara."Artinya, ada potensi informasi yang bersifat sensitif dan strategis, yang berkaitan dengan kepentingan negara, dapat disalahgunakan dan mengancam kepentingan nasional serta kedaulatan negara," ujar Abdullah saat dihubungi dikutip, Jumat (6/11/2026).Dia menegaskan, penyidik perlu mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Menurutnya, pengungkapan pelaku tidak cukup hanya dengan menetapkan para perwira tinggi Polri sebagai tersangka."Tidak cukup hanya mengungkap tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga harus mendalami siapa yang berada di baliknya, bagaimana struktur dan rantai komandonya, apa motif dan tujuannya, serta untuk apa informasi sensitif dan strategis tersebut dikumpulkan atau digunakan," kata dia."Termasuk, apa saja dampak yang telah maupun berpotensi ditimbulkan. Seluruhnya harus diungkap secara menyeluruh oleh penyidik," tuturnya.Abdullah juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas apabila penyidik menemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk dugaan makar. Namun, proses tersebut harus tetap berlandaskan konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku."Tujuannya agar kejahatan serius yang mengancam kepentingan nasional dan kedaulatan negara tidak terulang kembali. Kita bukan lagi bicara tentang menyelamatkan satu atau dua orang atau kelompok, tetapi bagaimana menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara," ucap Abdullah.

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, DPR Minta Polisi Ungkap Dalang dan Rantai Komando

BI Proyeksikan Ekonomi Aceh 2026 Tumbuh 4,6 Persen Ditopang Konsumsi dan Investasi

Presiden Paraguay Santiago Pena Mundur Usai Bank Digital Kolaps

Berapa Kali Normalnya Manusia Kentut dalam Sehari? Ini Kata Dokter

Penyadapan Presiden Prabowo Terbongkar, Mahfud MD: Momentum Jenderal Suyudi Membersihkan Polri

Ini Kriteria Baru Penerima BSU Rp900.000 November-Desember 2026

Jokowi Bawa Ijazah Ke PN Jaktim, Bakal Perlihatkan Di Hadapan Roy Suryo

Helikopter Mi 17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla, Kemenhub Beberkan Kronologinya

John Herdman Panggil 26 Pemain Timnas Indonesia Untuk FIFA Matchday November 2026? Ini Prediksinya!

Detik Detik Jokowi Tiba Di PN Jaktim, Ratusan Pendukung Langsung Beri Dukungan

Partai Republik Kalah Di Kongres AS, Trump Ancam Veto RUU Dari Demokrat