1 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pangkas BUMN hingga Pembentukan Holding

okezone | Ekonomi | Published at 20/10/2020 08:15
1 Tahun Jokowi-Ma\'ruf, Pangkas BUMN hingga Pembentukan Holding

JAKARTA - Tepat pada Selasa, 20 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin memasuki usia satu tahun menahkodai Indonesia. Meski masih berusia mudah, sejumlah langkah pembenahan perseroan plat merah masih tercatat positif.

Tentu, langkah pembaharuan dan reformasi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terlepas dari tangan dingin Erick Thohir yang diamanahkan memimpin Kementerian BUMN. Sebagai Menteri BUMN, jabatan Erick Thohir juga masih berusia satu tahun.

 Baca juga: Bagaimana Kabar Holding Rumah Sakit BUMN?

Namun begitu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, kinerja Erick masih berjalan cukup baik. Catatan positif itu khususnya diberikan bagi pembenahan di internal Kementerian BUMN dan upaya restrukturisasi atau perampingan sejumlah perseroan dalam core business (bisnis inti) yang sama.

"Langkah penyederhanaan dan perampingan kelembagaan, mulai dari internal Kementerian BUMN lalu menggabung BUMN-BUMN dalam core business yang sama sudah dilakukan, sejauh ini secara umum berjalan cukup baik karena langkah-langkah tersebut dalam rentang (cepat) dan kendali pemerintah (Menteri BUMN)," ujar Eko saat dihubungi Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Dalam konteks restrukturisasi perusahaan-perusahaan plat merah, Erick terus berupaya meningkatkan nilai perseroan dengan merger, likuidasi, hingga pembentukan holding berdasarkan klaster BUMN. Dari catatan iNews.id, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/M Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN.

 Baca juga: Holding BUMN Pangan Terbentuk, Petani Dilibatkan

Dengan beleid ini, Erick Thohir memiliki kewenangan untuk me-merger, me-likuidasi Perusahaan BUMN yang dinilai tak menguntungkan. Erick juga berulang kali menegaskan akan memangkas jumlah perseroan dari 142 perusahaan menjadi 107. Dan beberapa tahun ke depan, jumlah perusahaan akan dipangkas hingga mencapai 70 perusahaan saja.

Bahkan, belum genap satu tahun masa jabatannya, Erick berhasil menyusun klasterisasi berdasarkan value chain dan bisnis inti (core business). Totalnya ada 12 klaster dari sebelumnya 27 klaster. Masing-masing Wakil Menteri BUMN, yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo, membawahi enam klaster

Selain itu, pembentukan holding BUMN klaster pangan juga akan difinalisasi pada akhir 2020 ini. Pembentukan itu seiring dengan upaya BUMN klaster pangan dapat memainkan peran strategis bagi komoditas pangan di Indonesia.

Menteri Erick juga sudah memfasilitasi penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) sebagai awal dari proses merger tiga bank syariah BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Merger 3 bank syariah pelat merah itu setara dengan bank kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) III dengan modal inti antara Rp5 triliun hingga Rp30 triliun.

Meski Erick mengawali masa jabatannya dengan merampingkan sejumlah perseroan negara, bukan berarti dia tidak terlepas dari catatan yang dinilai menjadi pekerjaan rumah baginya. Eko mengutarakan, Holding BUMN belum mampu memberikan kontribusi laba bagi negara, terutama dibandingkan dengan aset BUMN yang sangat besar.

Artikel Asli