Sejarah dan Latar Belakang Pemberontakan PRRI Permesta
JAKARTA - PRRI Permesta tercatat sebagai pemberontakan yang terjadi usai Indonesia diakui sebagai negara berdaulat oleh Belanda. PRRI Permesta merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan ini terjadi pada 1957.
Dilansir dari journal2.um.ac.id, pemberontakan tersebut muncul karena ketidakpuasan daerah Sumatera dan Sulawesi terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan, ekonomi, perimbangan keuangan, dan kesejahteraan sosial.
Kekecewaan yang telah dirasakan ini mendorong mereka mendirikan organisasi berbentuk Dewan Daerah di Sumatera. Dewan tersebut antara lain sebagai berikut :
- Dewan Garuda yang berlokasi di Sumatera Selatan dan diketuai oleh Letkol Barlian.
- Dewan Banteng yang berada di Sumatra Barat dan dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
- Dewan Gajah yang berada di Sumatera Utara dan dipimpin oleh Maludin Simbolon
- Dewan Manguni di Sulawesi. Berada di Manado, Sulawesi Utara, dengan diketuai oleh Kolonel Ventje Sumual.
Ketua Dewan Banteng, Ahmad Husein kemudian memproklamasikan pendirian PRRI pada 12 Februari 1958. Hal ini kemudian didukung dua dewan perjuangan lainnya.
Dalam pergerakannya dewan-dewan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerak perlawanan daerah, khususnya di wilayah Sumatera.
Sementara Permesta yang berada di Sulawesi telah berdiri pada 2 Maret 1957. Mereka tidak berniat melakukan pemberontakan, tapi hanya menginginkan pemerataan kesejahteraan di wilayah timur.
Permesta yang ada di Sumatera melahirkan Piagam Palembang yang memuat pentingnya diadakan desentralisasi dan melarang Komunisme.
Sayangnya keputusan tersebut tak segera diakomodasi pemerintah sehingga memunculkan kesepakatan untuk meningkatkan pengambilalihan sumber-sumber ekonomi di daerah mereka. Selama ini, sumber ekonomi tersebut dikendalikan pusat.
Para tokoh tersebut juga membina hubungan yang semakin meningkat dengan Amerika Serikat, Singapura, Tokyo, Taiwan, dan Hong Kong.
Sementara itu, pemerintah pusat menanggapi hal tersebut dengan cara melakukan serangan militer yang dahsyat untuk melakukan perlawanan Sumatra ini. Mereka mengambil para dedengkot perlawanan dari militer dan sipil.
Penumpasan terhadap para tokoh pemberontak itu mengerahkan semua kesatuan, dengan operasi militer bernama Operasi Sadar (Sumsel), Operasi Tegas (Riau), dan Operasi 17 Agustus (Padang). Semuanya bertugas untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai PRRI di Sumatra.
Letkol Barlian sebagai kepala Dewan Garuda menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah pusat dan daerah. Karena itu, ia menarik diri dari konflik tersebut dan berada di luar arena.
Sikap tersebut mendapat dukungan dari Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Perantau Sumatra Tengah (BKOPST). Kelompok ini meminta Panglima TT II/Sriwijaya menjadi penengah dan meredam konfrontasi antara gerakan PRRI Permesta dan pemerintah pusat.
Aerakan PRRI Permesta akhirnya mulai diredam pada Agustus 1958. Tahun 1961, Presiden Sukarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI/Semesta untuk kembali ke pangkuan NKRI dan diberikan amnesti.
