Rekrutmen CPNS Tahun Ini Terancam Batal, Ini Penyebabnya
JAKARTA, iNews.id - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini terancam batal. Penyebabnya, hingga saat ini formasi CPNS dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (pemda) belum disampaikan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan pihaknya masih menunggu usulan formasi terkait rekrutmen CPNS 2023 dari K/L dan pemda.
Ini kan kita ada hitungnya banyak ya, kita nunggu instansi-instansi pembina dengan BKN. Ada di Diknas, ada juga di kementerian lain, kita hitung sehingga mana yang urgent dan menjadi prioritas, ujar Azwar Anas, seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023) malam.
Pernyataan senada juga disampaikan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana. Menurutnya, hingga saat ini belum semua k/l dan pemda menyetorkan jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan. Sehingga Kemenpan RB pun akan kesulitan untuk membuka seleksi bila formasi CPNS belum diterima.
Jadi formasi harus dihitung total, karena kan Kemenpan RB bermain total nasional. Kalau itu belum masuk semua ya agak sulit, kata Bima.
Menurut dia, formasi CPNS yang diusulkan K/L dan pemda sangat penting karena menyangkut izin prinsip atau persetujuan dari Kemenkeu untuk pembiayaan.
Jadi Kementerian Keuangan maunya berapa sih jumlahnya, kami tidak bisa hitung kalau tidak ada jumlahnya. Jadi itu semua kompleks ya, ungkap Bima.
Dia menjelaskan, BKN akan menunggu usulan formasi setidaknya hingga pertengahan Juli 2023, karena pihaknya masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk melaksanakan rekrutmen CASN 2023.
Apabila sampai pertengahan Juli nanti penetapan formasi ini belum rampung, maka seleksi CPNS berpotensi untuk mundur hingga tahun depan. Bima berharap hal ini tidak terjadi karena tahun depan bertepatan dengan momentum pelaksanaan Pemilu.
Saya sih berharap akhir Juni ini paling telat pertengahan Juli lah ya sudah selesai formasi. Kalau lebih, saya harus hati-hati. Jadi tidak berani semuanya mungkin, karena bertepatan dengan Pemilu dan itu berbahaya, ujar Bima.
Dia menuturkan, BKN juga membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi untuk memastikan usulan formasi yang disampaikan oleh K/L dan pemda sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
Misalnya, pemerintah akhir-akhir ini membahas big data, tapi tidak ada K/L dan pemda yang mengajukan formasi data analyst. Nah itu harus diperiksa dan dibetulin. Jangan sampe apa yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sama dengan kebutuhan, tutur Bima.
