Peraturan Royalti di Beberapa Negara, Korea Selatan Dirikan KOMCA Beranggotakan J-Hope dan RM BTS

JAKARTA, celebrities.id - Di era digital saat ini, pendokumentasian karya perlu dilakukan agar pencipta dapat memperoleh haknya sesuai dengan kontribusinya.

Seorang pencipta lagu, penyanyi yang telah mempunyai karyanya, bisa mendapatkan royalti dari performing rights (hak untuk mengumumkan).

Di Indonesia, royalti dari performing rights ditangani oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang akan mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Lalu bagaimana dengan aturan royalti di negara lain? Berikut penjelasannya.

Amerika Serikat

Pada 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengesahkan Undang-Undang (UU) Modernisasi Musik. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mempercepat hukum hak cipta di era streaming. Terdapat tiga bagian utama dari undang-undang tersebut.

Pertama, Undang-Undang Modernisasi Musik merampingkan proses lisensi musik guna memudahkan pemegang hak mendapatkan bayaran ketika musiknya disiarkan secara online. Hal ini berlaku untuk lagu yang direkam sebelum tahun 1972.

Kedua, UU akan meningkatkan cara pembayaran penulis lagu melalui layanan streaming dengan satu database lisensi mekanis tunggal yang diawasi oleh penerbit musik serta penulis lagu. Biaya pembuatan dan pemeliharaan basis data akan dibayar oleh layanan streaming digital.

Terakhir, royalti akan diambil terutama untuk yang tidak diklaim lantaran profesionalitas dengan memberikan proses hukum secara konsisten untuk menerimanya.

Menurut Presiden Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat Mitch Glazier, UU Modernisasi Musik saat ini adalah hukum negara, yang membuat ribuan penulis lagu serta artis lebih baik dengan adanya UU tersebut.

Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers), organisasi yang mengumpulkan komposer, pencipta lagu, serta publisher. ASCAP melisensikan lebih dari 17 juta lagu serta memutarnya secara publik kemudian mengirimkan uang kepada anggota sebagai royalti.

Inggris

Di Inggris terdapat undang-undang yang melindungi musisi terhadap royalti, yaitu Hukum Cliff. Diketahui, UU tersebut memperluas hak cipta pada rekaman musik atau lagu yang awalnya berlaku 50 tahun menjadi 70 tahun.

Apabila ada seorang musisi yang merilis lagu pada 1960, musisi tersebut akan mendapat royalti hingga 70 tahun mendatang. Undang-Undang tersebut sudah diratifikasi oleh EU (European Union) sejak 2011.

Kepala Eksekutif Badan Industri Musik Inggris BPI Geoff Taylor mengatakan, pada prinsipnya musisi Inggris harus mendapat keuntungan dari kreativitas mereka selama hidupnya. Mereka tidak boleh dirugikan dengan musisi di negara lain.

Inggris memiliki Collective Management Organization (CMO) atau Organisasi Manajemen Kolektif, yaitu badan pemberi lisensi yang memberikan hak atas nama anggotanya. CMO akan menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada anggota, setelah dipotong biaya administrasi.

CMO di bidang musik ada Performing Rights Society (PRS) For Music dan Phonographic Performance Limited (PPL). PRS for Music mengelola hak penulis lagu, komposer, dan penerbit. Sedangkan PPL mengelola hak produser rekaman dan artis. Keduanya akan memberikan royalti kepada anggota jika karya mereka diputar di ruang publik.

Korea Selatan

Untuk urusan musik, di Korea Selatan terdapat KOMCA (Korea Music Copyright Association). KOMCA merupakan asosiasi hak cipta nirlaba dengan tujuan meningkatkan budaya di Korea melalui perlindungan hak kekayaan intelektual pemegang hak cipta hingga memastikan kemudahan penggunaan bagi pendengar.

KOMCA, yang didirikan pada 1964, memelihara database karya berhak cipta serta pemegang kekayaan intelektual. Pemegang hak cipta bisa bergabung dengan KOMCA sebagai anggota junior. Dewan Direksi hanya memilih 25 anggota junior setiap tahunnya guna dipromosikan ke status anggota penuh.

Persyaratan untuk promosi ke status anggota penuh, yaitu mempertahankan keanggotaan junior KOMCA selama tiga tahun atau lebih, menerima royalti dengan jumlah tertentu setiap tahun hingga dipilih oleh dewan redaksi.

Pada 2020, artis yang menjadi anggota penuh KOMCA adalah RM, J-Hope BTS, Paul Kim, Jay Park, Giriboy serta masih banyak lagi.

Australia

Australia memiliki APRA AMCOS (Australasian Performing Right Association and Australasian Mechanical Copyright Owners Society), yaitu asosiasi pengelola hak cipta musik yang membayar royalti kepada pencipta musik yang diputar atau disalin di dalam maupun di luar negeri.

Melansir apraamcos.com.au, lebih dari 115.000 penulis lagu, komposer, hingga penerbit musik telah menunjuk APRA AMCOS untuk mengurus hak tersebut atas nama mereka. Aspek keanggotaan telah disahkan oleh Komite Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) sejak 1999.

Dari setiap nominal yang dikumpulkan APRA AMCOS, sekitar 85% langsung kembali ke penulis lagu, komposer, dan penerbit sebagai royalti. Sementara, sisanya digunakan untuk mengelola royalti.

Umumnya pencipta musik mengizinkan dua asosiasi atau organisasi untuk mengelola hak mereka, yaitu APRA AMCOS dan PPCA (Phonographic Performance Company of Australia). Di Australia hanya perlu mendaftarkan ke OneMusik guna mendaftarkan hak. Diketahui, OneMusic Australia telah berlisensi bersama APRA AMCOS serta PPCA sejak 1 Juli 2019.

Singapura

Music Rights Singapore Public Limited atau dikenal MRSS adalah organisasi kolektif nirlaba yang mewakili sebagian besar produser musik di Singapura. MRSS mengelola hak cipta untuk video musik karaoke hinga rekaman suara guna penggunaan komersial atas namanya.

Penggunaan materi berhak karya cipta yang tidak sah adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta Singapura. Selain itu, pelanggar dapat dikenakan tuntutan perdata atau tuntunan pidana.

Biaya lisensi yang dikumpulkan kemudian didistribusikan kembali ke anggota MRSS setelah dikurangi biaya operasional. Dengan cara tersebut, pemilik hak cipta dilindungi serta praktik bisnis yang adil dalam industri musik dapat diterapkan.