Presiden Kroasia: Krimea Tidak Akan Pernah Lagi Menjadi Bagian dari Ukraina

SARAJEVO Semenanjung Krimea di Laut Hitam, yang dianeksasi Rusia pada 2014, tidak akan pernah lagi menjadi bagian dari Ukraina, kata Presiden Kroasia Zoran Milanovic pada Senin, (30/1/2023). Hal itu disampaikan Milanovic dalam pidatonya yang merinci keberatannya Zagreb untuk memberikan bantuan militer ke Kiev.

Pada Desember, anggota parlemen Kroasia menolak proposal bahwa negara tersebut bergabung dengan misi Uni Eropa untuk mendukung militer Ukraina, yang mencerminkan perpecahan yang mendalam antara Milanovic dan Perdana Menteri Andrej Plenkovic.

Seorang pengkritik vokal kebijakan Barat di Ukraina, Milanovic mengatakan dia tidak ingin negaranya, negara anggota terbaru Uni Eropa, menghadapi apa yang dia sebut konsekuensi yang berpotensi bencana atas perang 11 bulan di Ukraina.

Apa yang Barat lakukan terhadap Ukraina "sangat tidak bermoral karena tidak ada solusi (untuk perang)," kata Milanovic kepada wartawan selama kunjungan ke barak militer di kota timur Petrinja, mengacu pada dukungan militer Barat untuk Kiev.

Dia menambahkan bahwa kedatangan tank Jerman di Ukraina hanya akan mendorong Rusia lebih dekat ke China.

"Jelas Krimea tidak akan pernah lagi menjadi bagian dari Ukraina," tambah Milanovic sebagaimana dilansir Reuters ..

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berjanji untuk mengembalikan kekuasaan Ukraina atas Krimea, yang direbut dan dianeksasi oleh Rusia pada 2014 dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar negara lain.

Rusia mengatakan referendum yang diadakan setelah pasukan Rusia merebut semenanjung itu menunjukkan bahwa warga Krimea benar-benar ingin menjadi bagian dari Rusia. Referendum tidak diakui oleh sebagian besar negara.

Milanovic mengkritik negara-negara Barat karena menggunakan standar ganda dalam politik internasional, dengan mengatakan bahwa Rusia akan menggunakan apa yang disebutnya "pencaplokan Kosovo" oleh komunitas internasional sebagai alasan untuk mengambil bagian dari Ukraina.

Milanovic merujuk pada deklarasi kemerdekaan Kosovo pada 2008 setelah perang 1998-1999 di mana negara-negara NATO mengebom Yugoslavia, yang terdiri dari Serbia dan Montenegro, untuk melindungi Kosovo yang mayoritas penduduknya Albania.

"Kami mengakui Kosovo bertentangan dengan keinginan sebuah negara (Serbia) yang memiliki Kosovo," katanya, memperingatkan bahwa dia tidak mempertanyakan kemerdekaan Kosovo tetapi konsep standar ganda Barat.

Milanovic, mantan perdana menteri Kroasia dari Partai Sosial Demokrat (SDP), telah menganut sikap anti-Uni Eropa sejak ia mengambil sebagian besar pekerjaan seremonial sebagai presiden, menyelaraskan kebijakannya dengan kebijakan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan pemimpin separatis Serbia Bosnia Milorad Dodik. .