Ketika Belanda Mengabaikan Layanan Kesehatan di Hindia-Belanda

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politik Etis atau Politik Balas Budi merupakan pemikiran bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk menyejahterakan penduduk Hindia-Belanda yang telah memberikan kemakmuran bagi kerajaan Belanda.

Pada awal perumusan Kebijakan Politik Etis, terjadi pro dan kontra di kalangan intelektual, politisi, dan rohaniawan/ kalangan gereja di Belanda. Sebagian anggota Parlemen Belanda menentang, namun banyak juga yang mendukung oleh karena Politik Etis dinilai mengandung tujuan manusiawi bahkan sebagai kewajiban moral terhadap rakyat koloni.

Tujuan Pemerintah Belanda di Hindia-Belanda meliputi dual mandate yaitu pengembangan sumber daya alam (La richessenaturalle) dan konsekuensi terhadap orang-orang taklukannya untuk mengembangkan kesejahteraan penduduk (La richevace) seperti dalam layanan pemerintah untuk membantu pertanian pribumi, perawatan kesehatan masyarakat, pendidikan, kegiatan misi, dan sebagainya yang memaksa pengusaha terutama pengusaha perkebunan untuk memperhatikan kesehatan pekerja.

Akibat pemerintah Hindia-Belanda yang menyepelekan kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan masyarakat hanya bersifat responsif dan condong pada golongan tertentu.

Kebijakan ini membuat ilmu kedokteran modern yang dibawa oleh orang Barat hanya untuk kepentingan kesehatan golongan minoritas (kulit putih, red ) dan kelas atas saja. Tujuannya untuk melindungi golongan mereka dari penyakit menular yang menjangkiti rakyat pribumi.

Kebijakan pada bidang kesehatan memiliki pengaruh besar terhadap pelayanan kesehatan berupa pemberian subsidi kesehatan kepada rumah sakit Hindia-Belanda.

Tujuan dari diadakannya kebijakan ini agar pelayanan kesehatan yang diterapkan tidak hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu seperti yang telah terjadi pada periode sebelumnya, tetapi juga diharapkan dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Sejak abad ke-19, pendanaan rumah sakit diperoleh dari subsidi pemerintah juga pajak dari biaya pasien. Pada periode tersebut, pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit diorientasikan berdasar dari kebutuhan dan kemampuan pasien, terutama yang berhubungan dengan pelayanan yang diterima pasien.

Sedangkan pada beberapa rumah sakit swasta seperti rumah sakit milik perkebunan, pertambangan, dan rumah sakit keagamaan, harus membiayai semua kebutuhan dan pengeluarannya secara mandiri.

Pada awal abad ke-20 perhatian pemerintah kolonial Belanda meningkat dalam mengontrol penyakit tropis yang bersifat epidemik seperti kolera dan pes. Namun pemerintah Hindia-Belanda hanya mementingkan pelayanan kesehatan pada pegawai pemerintah, militer Belanda, dan pegawai perusahaan milik pemerintah saja.

Sedangkan masyarakat pribumi yang terinfeksi dibiarkan tergeletak di bawah pohon atau diasingkan hingga meninggal. Tindakan medis diambil apabila mengancam kesehatan masyarakat lainnya.

Kesehatan masyarakat merupakan masalah vital dan kompleks yang berkaitan dengan faktor medis, lingkungan, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Apa yang terjadi pada abad ke-19 dan ke-20 terhadap kondisi kesehatan masyarakat Jawa mencerminkan kesalahpahaman dan praktik politik diskriminasi dimana pemerintah Hindia-Belanda -lah yang bertanggungjawab atas masalah tersebut.

Penulis: M Hafizh Fajri

Mahasiswa Universitas Negeri Malang

DAFTAR SUMBER

Bahauddin. Purwanto, Bambang. 2005. Dari subsidi hingga desentralisasi: Kebijakan pelayanan Kesehatan Kolonial di Jawa (1906-1930an). Tesis S2 Sejarah. Sejarah, Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Bahauddin. 2006. "Politik Etis Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Jawa Pada Awal Abad XX: Studi Kebijakan Kesehatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda", Makalah Konferensi Nasional Sejarah VIII, 1417 November 2006