Isu Kenaikan Harga Pertalite, Partai Perindo Minta Pemerintah Pikirkan Matang

JAKARTA Beredar kabar pemerintah akan mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar padapekan depan. Pertalite disebut-sebut naik sebesar Rp2.350 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yusuf Lakaseng meminta Pemerintah untuk memikirkan secara matang terkait wacana tersebut.

Menurutnya, saat ini masyarakat sedang dalam fase pemulihan ekonomi akibat dua tahun terdampak Pandemi Covid-19.

"Sebaiknya Pemerintah tidak mengambil opsi menaikan harga Pertalite dan Solar karena inflasi yang sedang naik," kata Yusuf kepada MNC Portal Indonesia, Senin (22/8/2022).

Ia menyebutkan, saat ini inflasi di Indonesia berada di angkat 4,94 persen YoY. Angka tersebut lebih tinggi dari yang ditargetkan Pemerintah, yakni 3 plus minus 1.

Bahkan, inflasi pada sektor pangan juga sedang memprihatinkan, yaitu berada di angka 11 persen. Dengan demikian, harga pangan menurutnya sudah mengalami kenaikan drastis.

"Jika Pertalite dan Solar dinaikkan harganya maka inflasi bisa 6,5 - 7 persen dan inflasi pangan pasti lebih tinggi lagi naiknya," ungkapnya.

Ia melanjutkan, dengan naiknya BBM bersubsidi tersebut, akan berimbas pada kenaikan harga pokok lain. Hal itu akan menjadikan masyarakat yang sedang dalam masa pemulihan ekonomi akan mengalami perlambatan atau bahkan stagnan.

"Ingat akibat Pandemi Covid-19 sudah ada 11 juta rakyat yang menderita secara ekonomi, mereka ada yang dipotong gajinya, dirumahkan dan kehilangan pekerjaan," ujarnya.

"Ada 64 juta UMKM akan terdampak karena BBM bersubsidi tidak hanya dinikmati transportasi tapi juga oleh UMKM," sambungnya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi solar dan pertalite pekan depan.

Sebab itu, ia meminta masyarakat untuk bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar. Pasalnya, subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun telah membebani APBN.

"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan demikian karena harga BBM kita termurah sekawasan dan itu beban untuk APBN," kata dia.