Pemkab Loteng Targetkan Sepuluh Desa Wisata Bisa go International

PRAYA -Desa-desa wisata di Lombok Tengah mulai di- assessment . Dari 61 desa wisata yang ada, baru 17 desa wisata yang sudah menjawab pertanyaan dan mengembalikannya ke tim assessment .

Yang lain kami tunggu sampai tiga hari ke depan, seru Kabid Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng Lalu Mohammad Hatta usai bertemu Bupati HL Pathul Bahri dan Wakil Bupati HM Nursiah di ruang bupati, Selasa (19/7).

Dijelaskan, assessment desa wisata itu sendiri sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini. Mereka yang masuk dalam tim penilai yakni dari unsur akademisi, praktisi, disbudpar, tokoh masyarakat dan forum pemuda.

Begitu tahap pertama selesai, maka secara bergiliran pengelola desa-desa wisata akan dipanggil ke kantor disbudpar. Tujuannya, untuk memaparkan kondisi desa wisata nya masing-masing. Tahap selanjutnya, tim assessment akan turun meninjau ke desa-desa wisata yang ada.

Terakhir, tim akan mengeluarkan rekomendasi tertulis. Salah satu isinya, kata Hatta, memasukkan desa-desa wisata menjadi empat kategori. Yakni, desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju dan desa wisata mandiri.

Bagi desa wisata yang dianggap tidak aktif atau mati suri, maka kita kategorikan sebagai desa wisata rintisan, papar Hatta didampingi salah satu tim assessment desa wisata Lalu Amrillah.

Desa wisata yang dimaksud, diharapkan dapat diintervensi pemerintah pusat atau pemkab sendiri. Seperti yang diinginkan bupati dan wakil bupati, dari assessment ini akan lahir 10 desa wisata internasional, ujar Hatta.

Bagi Hatta, target itu harus tercapai. Mengingat Gumi Tatas Tuhu Trasna sudah menjadi salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang sudah mendunia. Terutama setelah adanya sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Ada tujuh kategori pertanyaan yang tertuang dalam dokumen yang kami kirim ke desa-desa wisata itu, lanjut salah satu tim assessment desa wisata Lalu Amrillah.

Yaitu menyangkut cleanliness, health, safety and environment sustainability (CHSE). Kemudian menyangkut digitalisasi, ketersediaan suvenir, daya tarik wisata, konten kreatif, terdapat homestay dan kamar mandi. Tujuh kategori itu harus ada di desa wisata. Tidak boleh tidak, pungkasnya. (dss/r5 )