Wacana Tiket Terusan Taman Nasional Komodo Jadi Perbincangan, Begini Kata Sandiaga Uno

Wacana Tiket Terusan Taman Nasional Komodo Jadi Perbincangan, Begini Kata Sandiaga Uno

Travel | BuddyKu | Selasa, 5 Juli 2022 - 20:49
share

JAKARTA, celebrities.id - Pengamat Pariwisata, Arifin Hutabarat mengatakan rencana pembatasan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), seharusnya tidak dilakukan karena belum seperti di Bhutan.

"Belum seperti negara Bhutan, belum perlu membatasi jumlah pengunjung," katanya saat dihubungi MNC Portal, Selasa (5/7/2022).

Menurut Arifin, langkah yang seharusnya dan perlu adanya peningkatan, yaitu kemampuan pengelolaan destinasi dan pengelolaan konsumen. Di mana hal tersebut nantinya akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan, dan ekosistem serta habitatnya terjaga.

Selain itu, dia juga melihat adanya kekhawatiran jika pemerintah bersama industri pariwisata di Indonesia tidak mampu mengerahkan upaya yang maksimal.

Arifin menambahkan, keadaan industri pariwisata bersama asosiasinya pun saat ini tampak pada posisi terlemah, serta nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih dampak pandemi yang membuat industri tersebut sempat mati suri dan kini tengah berupaya membangkitkannya lagi.

Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa saat ini tengah dibahas bersama pihak-pihak lainnya terkait dengan pembatasan pengunjung ke Taman Nasional Pulau Komodo.

Dalam Weekly Press Briefing, Senin 5 Juli 2022, Sandiaga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi intensif terkait dengan wacana tiket terusan seharga Rp3,75 juta bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Nasional (TN) Komodo dan berlaku selama satu tahun.

Hal ini dilakukan agar nantinya keputusan yang diambil merupakan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Selain mengutamakan nilai-nilai konservasi dan keberlanjutan lingkungan, juga agar pariwisata dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap ekonomi masyarakat.

"Sampai saat ini belum ada pembahasan di lintas kementerian atau lembaga. Ini baru sebuah wacana," katanya.

Topik Menarik