Pemilu 2024, Pertaruhan Demokrasi di Indonesia

JAKARTA - Pemilihan umum (pemilu) bakal segera digelar pada 2024 mendatang. Banyak persiapan sudah dilakukan sejak saat ini. Hal ini pula yang menjadi tema besar saat diskusi pembukaan Sekolah Demokrasi LP3ES, hasil kerjasama LP3ES dengan KITLV Belanda.

Menyambut pesta rakyat ini, digelar diskusi dengan tema Pemilu 2024, Pertaruhan Demokrasi di Indonesia pada Kamis (23/6/2022). Diskusi ini menghadirkan beberapa pembicara. Yaitu .Prof Dr Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Rektor Universitas Paramadina, Dr Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Diana Suhardiman, Direktur KITLV, dan Ward Berenschot, Peneliti KITLV.

Menurut Dr Wijayanto periode 2024 2025 adalah masa paling kritis dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Di tengah kemunduran kualitas demokrasi yang sangat serius dalam beberapa tahun belakangan, proses pemilu 2024 yang telah dimulai harus terus dikawal dan dijaga agar hasil pemilu tetap mencerminkan berinteraksinya gagasan-gagasan segar mengatasi berbagai permasalah krusial bangsa.

Jadi pemilu sebaiknya tidak melulu berbicara terkait koalisi parpol, quick count dan sebagainya, terangnya.

Baca Juga :
Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Waketum Perindo: Momentum Aktivitas Demokrasi Indonesia

Dia mengatakan masalah-masalah besar bangsa di depan mata adalah ketimpangan ekonomi, kesenjangan lahan, oligarki yang merusak, politik uang, bagaimana mengatasi korupsi dengan pelemahan pada KPK, represi yang terjadi pada ruang-ruang kebebasan sipil untuk berpendapat, dan banyak lagi.

Sekolah demokrasi LP3ES adalah satu diantara berbagai upaya masyarakat sipil untuk sejak sekarang melakukan refleksi tentang nasib bangsa ke depan. Terutama periode krusial 2024-2025. Berbarengan dengan rencana LP3ES untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain dalam menyusun peta jalan demokrasi ke depan.

Sementara itu, Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan persoalan perekonomian dalam negeri terpusat pada beberapa masalah krusial. Yakni dampak pandemi covid 19 yang masih terasa dan terus mempengaruhi perkembangan perekonomian dalam negeri. Penanganan pandemi sampai sekarang masuk dalam dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp700 triliun. Setiap tahun, dampakCcovid 19 harus menelan subsidi pemerintah sebesar Rp500 triliun.