BMKG Deteksi 4.900 Titik Panas, 6 Wilayah RI Terancam Karhutla

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 4.900 titik panas terdeteksi di berbagai wilayah Indonesia hingga 28 Juli 2026. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengingatkan kondisi tersebut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.

Sebaran titik panas tersebut terkonsentrasi di sejumlah wilayah, yakni Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. BMKG meminta kondisi tersebut diwaspadai sebagai indikasi awal potensi karhutla.

“Hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat 4.900 titik panas terutama di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak kemarau di bulan Agustus hingga September sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan,” kata Faisal dalam konferensi pers, Kamis (30/7/2026).

Faisal memperkirakan risiko karhutla mencapai titik tertinggi pada Agustus hingga September 2026. Wilayah terdampak juga diprediksi meluas, terutama di kawasan Sumatra dan Kalimantan.

“Risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus sampai September 2026 dengan wilayah terdampak meluas di Sumatra dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan,” ujar dia.

Selain memantau titik panas, BMKG juga mengawasi sebaran partikulat asap akibat karhutla. Saat ini, keberadaan partikulat asap terutama terdeteksi di Kalimantan Barat sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan.

“Mitigasi kebakaran hutan dan lahan dengan operasi modifikasi cuaca adalah upaya komplementer dengan upaya pemadaman titik api langsung di daratan, jika operasi modifikasi cuaca tidak mungkin dilakukan dari segi faktor cuaca dan keberadaan awan di lokasi tersebut,” ungkapnya.

Untuk memperkuat mitigasi, BMKG tengah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Pelaksanaan operasi tersebut mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).