Pentagon Ungkap Rencana Ekspansi China di Taiwan hingga Senkaku, Beijing Bungkam

JAKARTA – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon baru-baru ini merilis laporan penilaian yang menyebutkan bahwa Taiwan, Kepulauan Senkaku, dan Arunachal Pradesh, yang disengketakan, adalah inti dari kepentingan China. Sejauh ini tak ada tanggapan dari Beijing terkait pernyataan Pentagon, yang seakan menggarisbawahi kebenaran penilaian tersebut.

Sebelumnya, China dengan cepat membantah bagian penilaian Pentagon yang menyatakan bahwa pihaknya ingin menghambat proses perbaikan hubungan India–AS. Namun, bungkamnya Beijing atas bagian lain dari penilaian tentang kepentingan inti China sangat penting.

Tindakan China baru-baru ini, seperti manuver militer oleh angkatan bersenjatanya di sekitar Pulau Taiwan, ancaman terhadap Jepang, dan klaim berulang bahwa Arunachal Pradesh adalah wilayah China, harus menjadi peringatan bagi negara-negara yang menjadi sasaran rencana agresif China.

“China mungkin berupaya memanfaatkan penurunan ketegangan di sepanjang Garis Kontrol Aktual dengan India untuk menstabilkan hubungan bilateral dan mencegah semakin dalamnya hubungan AS–India,” demikian pernyataan Departemen Pertahanan AS kepada Kongres AS dalam laporannya tentang Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat China 2025.

Penilaian tersebut merupakan bagian dari tinjauan yang lebih luas terhadap kebijakan pertahanan dan strategi regional China. Beijing telah menolak anggapan bahwa mereka berupaya menggunakan penurunan ketegangan perbatasan dengan India untuk menghambat pertumbuhan hubungan AS–India.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, meskipun membantah satu bagian dari laporan Pentagon, bungkam mengenai bagian lain yang merujuk pada tiga “kepentingan inti” China. Menurut laporan Pentagon, ketiga kepentingan inti ini termasuk kendali atas Partai Komunis China (PKC), promosi pembangunan ekonomi China, dan perluasan kedaulatan serta klaim teritorial China.

“Kepemimpinan China telah memperluas istilah ‘kepentingan inti’ untuk mencakup Taiwan dan klaim kedaulatan China serta sengketa teritorial di Laut China Selatan, Kepulauan Senkaku, dan negara bagian Arunachal Pradesh di timur laut India,” kata laporan Pentagon, sebagaimana dilansir Hamrakura, Senin (19/1/2026).

Bungkamnya otoritas China terkait pernyataan AS ini dinilai sebagai pengakuan dari Beijing bahwa pernyataan tersebut memiliki dasar, yang menunjukkan rencana ekspansionis kepemimpinan Partai Komunis China.

Latihan militer baru-baru ini oleh angkatan bersenjata China di Selat Taiwan semakin memperkuat kekhawatiran bahwa Beijing sedang merencanakan serangan terhadap pulau tersebut. Dalam latihan terbaru ini, angkatan bersenjata China mensimulasikan blokade di sekitar Taiwan dan melatih operasi kontra-intervensi yang akan diperlukan jika terjadi invasi. Tujuan latihan ini mungkin untuk membangun tekanan psikologis dan politik pada Taiwan dan sekutunya agar patuh.

Presiden AS Donald Trump mengatakan ia tidak khawatir tentang latihan tersebut. AS memiliki komitmen untuk membantu Taiwan dengan intervensi militer jika terjadi invasi oleh China.

Sementara itu, sekadar isyarat dari Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bahwa Jepang tidak akan mengesampingkan intervensi militer jika China menyerang Taiwan telah memicu reaksi keras dari penguasa komunis China, dengan Beijing memberlakukan kontrol ekspor terhadap barang-barang dwiguna yang berpotensi digunakan oleh militer Jepang untuk membuat senjata.

Tokyo juga mengungkapkan rencana untuk memasang rudal di Pulau Yonaguni milik Jepang, dekat Taiwan. Rencana ini dapat dibenarkan, karena invasi China ke Taiwan akan membawa perang terlalu dekat dengan Jepang yang berhak atas pertahanannya sendiri. Pemerintah Jepang juga telah menyetujui rencana anggaran pertahanan rekor yang melebihi USD 58 miliar untuk tahun mendatang, bertujuan memperkuat kemampuan serangan balasan dan pertahanan pantai dengan rudal jelajah.

Beijing dan Tokyo sendiri memiliki sengketa terkait klaim China atas Kepulauan Senkaku yang dimasukkan Jepang ke dalam wilayahnya pada 1895. Pasca Perang Dunia II, AS mengelola pulau tersebut hingga 1972, menggunakannya sebagai tempat latihan menembak, dan kemudian mengembalikannya ke Jepang.

Sejak saat itu, warga sipil Jepang menetap di pulau tersebut dan menggunakannya untuk mengolah ikan bonito kering serta mengumpulkan bulu. Meskipun pulau-pulau itu berada di bawah kendali administratif Jepang, China tidak pernah memiliki pemukiman permanen di sana.

Beijing mulai mengincar pulau-pulau tersebut sejak penemuan cadangan minyak di kawasan itu.

“Pemerintah China tidak mempermasalahkan kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku selama sekitar 75 tahun setelah penggabungannya ke Jepang pada 1895,” kata Kementerian Luar Negeri Jepang.

“Hal ini berubah pada 1970-an ketika perhatian signifikan tertuju pada pulau tersebut karena keberadaan cadangan minyak di Laut China Timur.”

Wilayah Arunachal Pradesh menjadi isu di tengah dimulainya proses normalisasi hubungan antara China dan India, di mana Beijing mengklaim kepemilikan negara bagian India tersebut.

Pada November lalu, Prema Thongdok, seorang wanita pemegang paspor India, ditahan di Bandara Shanghai selama beberapa jam karena tempat kelahirannya adalah Arunachal Pradesh. Ia diberitahu bahwa paspornya tidak valid dan diminta mengajukan permohonan paspor China. Pada 15 Desember, seorang vlogger perjalanan India mengklaim bahwa ia ditahan di Guangzhou selama hampir 15 jam karena komentar yang ia buat secara daring tentang Arunachal Pradesh.

China juga mencoba membenarkan klaimnya yang tidak dapat dipertahankan atas wilayah sengketa di antara garis klaim India dan China di Ladakh timur. Dalam kritik terhadap film Bollywood Battle of Galwan, yang cuplikannya baru-baru ini dirilis, Global Times—corong Partai Komunis China—mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri China yang mengatakan bahwa “Lembah Galwan terletak di sisi China dari Garis Kontrol Aktual di bagian barat perbatasan China–India.”

Namun, kenyataannya pada April 2020 pasukan China menduduki wilayah sengketa ini, melanggar serangkaian protokol bilateral yang ditandatangani antara India dan China untuk pengelolaan wilayah sengketa di sepanjang perbatasan internasional.

Laporan Global Times juga menuduh pasukan India melanggar wilayah China pada 6 Mei 2020. Namun, ada bukti sejarah bahwa wilayah-wilayah ini milik kerajaan kuno Ladakh dan terus berada di bawah kerajaan Ladakh ketika Ladakh berada di bawah kekuasaan Dogra.

Para analis mengatakan bahwa hubungan India–AS, yang mencakup bidang militer, bisnis, budaya, dan pendidikan, terlalu dalam dan multidimensi untuk terganggu oleh masa depan hubungan Sino–India. Di sisi lain, posisi China yang baru-baru ini dinyatakan mengenai Arunachal Pradesh dan Galwan menimbulkan pertanyaan tentang ketulusan niat China untuk memperbaiki hubungan dengan India.

Selain itu, Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka juga penting bagi upaya India menjangkau negara-negara ASEAN, dan hal ini tidak sejalan dengan manuver militer China di sekitar Taiwan.