Netanyahu Minta Grasi ke Presiden Israel saat Hadapi Kasus Korupsi 

YERUSALEM, iNews.id - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta grasi kepada Presiden Isaac Herzog saat menghadapi kasus korupsi pada, Minggu (30/11/2025). Dia beralasan, proses pidana menghambat kemampuannya untuk memerintah dan pengajuan grasi akan bermanfaat bagi Israel.

Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama di negara Israel, membantah tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Dalam sebuah surat kepada kantor presiden, pengacara Netanyahu menyebut masih yakin proses hukum akan menghasilkan pembebasan penuh.

"Pengacara saya telah mengirimkan permohonan grasi kepada presiden negara ini hari ini. Saya berharap siapa pun yang menginginkan kebaikan negara mendukung langkah ini," ucap Netanyahu dalam pernyataan video singkat yang dirilis oleh partai politiknya, Likud dilansir dari Reuters, Minggu (30/11/2025).

Pemimpin oposisi, Yair Lapid menegaskan bahwa Netanyahu tidak boleh diampuni tanpa mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, dan segera pensiun dari kehidupan politik.

Pengampunan di Israel biasanya diberikan hanya setelah proses hukum selesai dan terdakwa telah dinyatakan bersalah. Pengacara Netanyahu berpendapat, presiden dapat ikut campur ketika kepentingan publik dipertaruhkan, seperti dalam kasus ini, dengan tujuan untuk meredakan perpecahan dan memperkuat persatuan nasional.

Sementara itu, Kantor Presiden Israel menyebut permintaan tersebut luar biasa dengan implikasi signifikan. Herzog disebut akan mempertimbangkan permintaan tersebut secara bertanggung jawab dan tulus setelah menerima pendapat yang relevan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menulis surat kepada Herzog bulan ini, yang mendesak untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada perdana menteri, dengan mengatakan bahwa kasus yang menjeratnya merupakan penuntutan politis yang tidak dapat dibenarkan.

Kantor Herzog mengatakan permintaan tersebut akan diteruskan ke departemen pengampunan di Kementerian Kehakiman, sebagaimana praktik standar, untuk mengumpulkan pendapat, yang kemudian akan diserahkan kepada penasihat hukum presiden, yang akan merumuskan rekomendasi untuk presiden.

Netanyahu adalah salah satu tokoh politik paling terpolarisasi di negara itu, yang pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada tahun 1996. Sejak itu, dia telah menjabat di pemerintahan dan oposisi dan kembali menjabat sebagai perdana menteri setelah pemilihan umum tahun 2022.

Pemilihan umum berikutnya dijadwalkan pada Oktober 2026, dan banyak jajak pendapat menunjukkan bahwa koalisinya, yang paling sayap kanan dalam sejarah Israel, akan kesulitan memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.

Sepanjang kariernya, Netanyahu dikenal karena memprioritaskan isu-isu keamanan dan ekonomi, tetapi dia juga dihantui oleh tuduhan korupsi. Dia menjabat sebagai perdana menteri pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangannya terhadap Israel, yang secara luas dianggap sebagai peristiwa paling traumatis dalam sejarah negara itu dan serangan paling mematikan terhadap orang Yahudi sejak Holocaust.

Sejak itu, dia memimpin perang yang menghancurkan di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan meratakan sebagian besar wilayah tersebut, menuai kritik dan kecaman internasional yang luas. 

Israel telah sangat melemahkan Hamas dan juga kelompok militan Lebanon, Hizbullah, dan tahun ini melancarkan perang melawan Iran yang menghancurkan infrastruktur militer penting.