Koordinator BEM Nusantara Sebut Isu Ijazah Palsu Jokowi Berpotensi Timbulkan Kegaduhan di Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Muhammad Sardani menilai isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dihembuskan Pakar Telematika Roy Suryo Cs dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas.

Mulanya, Sardani menegaskan bahwa kehadiran BEM Nusantara tidak mewakili pihak mana pun, baik mendukung Jokowi maupun menentang Roy Suryo. 

Dia menekankan bahwa sikap mereka didasari oleh kepedulian terhadap keterbukaan informasi publik dan tanggung jawab sosial.

“Yang pertama perlu saya sampaikan, kehadiran kami di sini tidak didorong dan tidak terafiliasi kemanapun. Hari ini juga kami tidak berbicara tentang mendukung Pak Jokowi dan menentang bang Roy Suryo dan kawan-kawan,” ucap Sardani dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Roy Cs Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gaduh Ijazah Jokowi Selesai' disiarkan di iNews, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, isu dugaan ijazah palsu yang diangkat oleh Roy Suryo cs telah memicu perdebatan luas dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Hari ini kami ingin menyampaikan ingin berbicara tentang keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik, yang di mana hari ini kita ketahui sama-sama kawan-kawan ada sesuatu hal yang menentang tentang legitimasi kepala negara itu poinnya,” tuturnya.

Sardani pun menyinggung rekam jejak Roy Suryo sebagai figur publik yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta anggota DPR, sehingga seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dalam menjaga suasana politik tetap kondusif.

“Bahwa abangda Roy Suryo dan kawan-kawan ini bukan figur baru begitu. Nah bang Roy Suryo sudah ini juga pernah menjadi Menteri Pemuda Olahraga, beliau juga pernah menjadi anggota dewan. Nah kita ketahui bersama di awal periodisasi Pak Jokowi, beliau juga pernah harmonisasi dengan beliau itu dulu kan begitu,” kata dia.

BEM Nusantara, tegas Sardani, berharap agar masyarakat lebih bijak menyikapi isu-isu sensitif agar tidak menimbulkan perpecahan di ruang publik.

“Nah, hari ini kami melihat dengan isu ini mengganggu stabilitas negara. Tentu ada kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Adanya sebutan Termul atau apa segala macam ini membuat kita harus peka dengan situasi dan kondisinya. Hari ini masyarakat bisa bicara di sosial media, kan begitu,” ujarnya.