Kunjungan Menlu RI Sugiono ke Korea Utara Ternyata Bikin Korea Selatan Waswas

SEOUL, iNews.id - Korea Selatan (Korsel) mencermati kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono ke Korea Utara (Korut) pada 10-11 Oktober lalu untuk menghadiri parade militer memperingati ulang tahun ke-80 Partai Pekerja yang berkuasa di negara tersebut. Itu merupakan kunjungan pertama pejabat Indonesia ke Korut sejak 12 tahun.

Menlu Sugiono bertemu mitranya dari Korut  Choe Son Hui di Pyongyang pada 11 Oktober membahas hubungan serta menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pembentukan Konsultasi Bilateral.

Kedua negara memperbarui MoU yang menetapkan mekanisme konsultasi bilateral, bertujuan memperluas kerja sama di berbagai sektor, seperti politik, sosial budaya, teknis, dan olahraga.

Tak dijelaskan secara detail bidang-bidang kerja sama RI-Korut terutama di bidang teknis, namun para pengamat di Korsel mengkhawatirkan kerja sama tersebut karena Indonesia kini berstatus salah satu mitra pertahanan utama Korsel.

Pembaruan hubungan diplomatik Indonesia dengan Korut menimbulkan kekhawatiran atas kemungkinan pelanggaran teknologi sensitif terkait proyek pengembangan bersama jet tempur KF-21.

Para pejabat Korsel menegaskan, data KF-21 dilindungi berdasarkan perjanjian kerahasiaan kedua negara. Namun, para pengamat di Negeri Gingseng khawatir berdasarkan catatan masa lalu, seperti tuduhan atau skandal kebocoran data rahasia hingga penundaan pembayaran.

KF-21 Boramae, proyek jet tempur generasi 4,5 yang diluncurkan bersama pada 2015, dijadwalkan selesai pada 2026. Namun, penundaan pembayaran membuat proyek juga molor.

Indonesia awalnya setuju untuk mendanai sekitar 20 persen dari proyek tersebut atau senilai 8,1 triliun won (sekitar 5,9 miliar dolar AS). Keuntungan bagi Indonesia mendapat 48 pesawat unit jet tempur IF-X, varian pesawat untuk Indonesia, yang akan diproduksi melalui transfer teknologi.

Namun karena penundaan pembayaran beberapa kali, kedua pihak pada Juni lalu sepakat untuk mengurangi kontribusi Indonesia menjadi sekitar 600 miliar won atau sepertiga dari jumlah awal, dengan konsekuensi Indonesia hanya mendapat transfer teknologi lebih sedikit.

Kepercayaan Korsel semakin terguncang tahun lalu ketika para engineer Indonesia di Korea Aerospace Industries berupaya mengambil flash drive USB berisi data rahasia KF-21 dari sebuah fasilitas produksi. Jaksa pada Juni lalu membebaskan lima engineer tersebut dari tuntutan pidana.

Para pengamat Korsel menyerukan langkah-langkah pencegahan menyusul hubungan diplomatik yang kembali terjalin antara Indonesia dan Korut.

"Indonesia telah lama memiliki kelemahan dalam mengelola informasi sensitif, dan masalah struktural ini telah menyebabkan beberapa gangguan dalam proyek KF-21," kata Yang Uk, pakar militer dan peneliti di Asan Institute for Policy Studies, kepada Korea Times, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Dia menuduh pemerintah Korsel tidak memiliki sistem untuk mengelola teknologi sensitif secara ketat selama kerja sama dengan Indonesia, sehingga meningkatkan risiko kebocoran lebih lanjut.

Apalagi, beberapa pengamat khawatir akan keamanan teknologi masa depan Korsel dalam pengembangan pesawat tersebut. Apalagi, teknologi Amerika Aerikat (AS) disebut-sebut juga digunakan dalam program KF-21. Meski sebagian besar sistem inti pesawat dikembangkan di dalam negeri, mesin F414 pesawat dibuat di bawah lisensi dari perusahaan AS, GE Aerospace.

Baan Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) menepis kekhawatiran para pangamat tersebut, dengan mengatakan teknologi KF-21 tetap dilindungi berdasarkan perjanjian kerahasiaan dengan Indonesia.

"Kami tidak yakin teknologi KF-21 akan bocor. Kami secara ketat membatasi akses transfer teknologi hanya kepada pengguna akhir yang disetujui dan akan memastikannya tidak bisa dikompromikan," kata Ketua DAPA, Seok Jong Gun

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korsel menolak mengonfirmasi apakah Indonesia telah berkonsultasi dengan Seoul sebelum memperbarui hubungan diplomatik dengan Korut.

"Kami sedang berkomunikasi secara erat dengan negara-negara lain soal isu-isu terkair dialog dengan Korut," kata seorang pejabat Korsel.