Mengapa Tulisan "Saya Cinta Nabi Muhammad" Bikin Polisi India Murka?
NEW DELHI, iNews.id - Sebuah kalimat sederhana yang semestinya bermakna cinta dan penghormatan kini berubah menjadi simbol ketegangan di India. Tulisan “I Love Mohammed” atau "Saya Cinta Nabi Muhammad", kerap digunakan umat Islam saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, justru memicu gelombang penangkapan, perobohan rumah, serta tuduhan kriminal terhadap ribuan warga Muslim.
Sejak awal September, polisi di sejumlah negara bagian India gencar memburu siapa pun yang menulis, mengenakan, atau mengunggah kalimat “Saya Cinta Nabi Muhammad”.
Data Asosiasi untuk Perlindungan Hak Sipil (APCR) mencatat, sedikitnya 22 kasus telah dilaporkan, melibatkan lebih dari 2.500 Muslim. Dari jumlah itu, 40 orang ditangkap, sebagian besar di wilayah kekuasaan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
“Cinta” yang Dianggap Ancaman
Apa yang membuat kalimat penuh kasih ini begitu mengancam? Bagi pengamat hak asasi manusia di India, jawabannya terletak pada meningkatnya Islamofobia yang dilegitimasi oleh kebijakan politik.
"Kalimat ‘I Love Mohammed’ bukan persoalan hukum, tapi politik identitas. Pemerintah berupaya menampilkan seolah-olah ekspresi Islam adalah bentuk provokasi,” ujar juru bicara APCR, dalam laporannya, dikutip Rabu (15/10/2025).
Sejak partai BJP berkuasa, berbagai ekspresi keagamaan Muslim, mulai dari mengenakan hijab di sekolah, azan menggunakan pengeras suara masjid, hingga penamaan jalan, kerap dipersoalkan dan dijadikan isu politik. Kini, bahkan kalimat cinta kepada Nabi pun dianggap mengganggu ketertiban umum.
Rumah Dirobohkan, Konstitusi Dilanggar
Krisis ini tak berhenti di penangkapan. Di Bareilly, Uttar Pradesh, bentrokan pecah setelah demonstran memprotes tindakan polisi. Tokoh agama Tauqeer Raza ikut ditangkap, sementara empat bangunan miliknya dihancurkan tanpa proses hukum.
Fenomena perobohan rumah Muslim telah berulang di berbagai daerah India, dilakukan tanpa pemberitahuan atau perintah pengadilan, bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung yang menegaskan pembongkaran tidak boleh digunakan sebagai hukuman.
Namun, di lapangan, aturan hukum sering kali kalah oleh politik mayoritarian.
