Rekomendasi Silatnas PPP: Dorong Kesejahteraan Guru hingga Realisasi UU Pesantren

JAKARTA, iNews.id - Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulamail Kakbah ke-1 yang digelar jajaran Majelis Partai dan pengurus DPW-DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, Jawa Barat. Agenda itu menghasilkan sejumlah rekomendasi dan pernyataan bersama.

Salah satunya mengajak kader partai dan masyarakat untuk mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, diperlukan prioritas anggaran yang tepat sasaran.

"Menyerukan kepada DPR RI, DPRD dan pemerintahan seluruh Indonesia untuk bukan hanya moratorium, melainkan menghentikan anggaran kunjungan dan studi banding ke luar negeri dan memindahkannya menjadi anggaran bantuan sosial yang lebih diperlukan masyarakat," ujar Sekretaris Majelis Syariah PPP Fadlolan Musyaffa, dikutip Kamis (11/9/2025).

Menurut Fadlolan, kunjungan fisik sudah tidak relevan di era masifnya dunia maya dan Artificial Intelligence (AI). Terlebih, jika kunjungan tidak berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan umat.

Dia menyarankan sebaiknya manfaat anggaran tersebut dialihkan untuk sektor pendidikan seperti kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan pondok pesantren.

"Meminta kepada pemerintah merealisasikan secara utuh UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan memberikan dukungan anggaran secara maksimal sehingga memberikan dampak pada kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di pesantren," jelasnya.

Diketahui, forum Silatnas Ulamail Kakbah itu turut dihadiri oleh Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP KH Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy.

Kemudian sejumlah pengurus harian DPP PPP seperti Waketum KH Musyaffa Noer dan sejumlah Ketua DPP PPP yakni Rusman Yakup, Ahmad Mustakim, Komarudin Taher, Syafa Illiyin, Choirunnisa, M Thobahul Aftoni, Dahliah Umar, dan Ainul Yakin.

Terlihat pula Wasekjen PPP Nurman Zein Nahdi, Wakil Gubernuer Jateng Taj Yasin Maimoen, Plt Ketua Umum Parmusi KH Husnan Bey Fananie, dan para majelis syariah serta ketua dan ekretaris DPW PPP se-Indonesia.