Bahlil Pastikan Tak Ada Kerusakan di Pulau Piaynemo Raja Ampat

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kerusakan di Pulau Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini sekaligus menjawab foto-foto yang beredar di media sosial yang menampilkan pulau tersebut rusak karena aktivitas pertambangan.

Untuk diketahui, Pulau Piaynemo merupakan bagian dari kawasan Geopark Nasional yang ada di Raja Ampat. Tidak hanya itu, pulau tersebut juga dianggap sebagai salah satu lokasi paling ikonik di wilayah tersebut.

"Saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa ini adalah hasil gambar terakhir dan ini adalah gambar-gambar terakhir," kata Bahlil sembari menampilkan situasi terbaru di Pulau Piaynemo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Dia pun meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam menyikap informasi yang beredar, salah satunya di media sosial terkait situasi terkini di Raja Ampat.

"Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dalam menyikapi berbagai informasi tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak bisa membedakan mana yang sesungguhnya mana yang tidak benar, karena kita semua pingin untuk Indonesia baik," katanya.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan terdapat empat perusahaan yang izin usaha pertambangan (IUP) dicabut per hari ini.

"IUP yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Setidaknya ada tiga pertimbangan pencabutan IUP tersebut. Pertama, keempat perusahaan tersebut melanggar aspek lingkungan. Hal ini menurutnya telah dibahas bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq.

"Kedua adalah kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan konservasi," kata Bahlil.

Ketiga, pencabutan IUP empat perusahaan tambang ini berdasarkan keputusan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

"Sekali pun memang perdebatan yang terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan sebagai kawasan Geopark. Kita punya presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan berkelanjutan negara kita," kata dia.