PKS: Laporan Tambang Dekat Obyek Wisata, Bahlil Malah ke Pulau Gag

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menindak tegas dan tidak pilih kasih dalam menertibkan perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat. Bahlil seharusnya juga menertibkan tambang yang dekat objek wisata.

"Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, semestinya menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kepulauan Raja Ampat. Apalagi tambang yang dekat dengan obyek pariwisata Raja Ampat," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

"Jangan malah yang disasar adalah tambang di Pulau Gag, milik BUMN yang jauh dari daerah pariwisata Raja Ampat," imbuhnya.

Keberadaan tambang yang meresahkan masyarakat itu berada di dekat objek wisata. Pemerintah tidak pilih kasih dalam menindak perusahaan tambang.

"Yang dihebohkan dan dilaporkan masyarakat kan terutama adalah tambang yang dekat dengan obyek wisata. Jangan dibelokkan atau pilih kasih. Tindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat," ujar Mulyanto.

Mulyanto mengatakan, keindahan alami dan biodiversitas kepulauan Raja Ampat sudah menjadi ikon pariwisata yang diakui dunia. Untuk itu, ia menyatakan, kekayaan alam itu harus dijaga dan diwarisi, sebagai sikap adil terhadap generasi anak-cucu mendatang.

Mulyanto menambahkan, perusahaan tambang ini lupa atau tidak konsisten pada paradigma environment social governance (ESG) sebagai perluasan dari konsep good corporate governance (GCG).

Atas dasar itu, ia menilai, paradigma ini harus menjadi orientasi perusahaan tambang bukan sekedar pada keuntungan jangka pendek korporasi semata, tetapi harus berkesinambungan. "Artinya perhatian perusahaan penambangan terhadap lingkungan hidup dan kondisi sosial masyarakat sekitar pertambangan menjadi hal yang utama," kata Mulyanto.

"Jangan sampai kerap muncul kasus, dimana masyarakat alih-alih mendapat manfaat dari operasi penambangan, tetapi malah menjadi pihak yang selalu dirugikan akibat bisnis pertambangan di wilayah mereka," tambahnya.

Mulyanto pun meminta Pemerintah turun tangan demi melindungi masyatakat dan lingkungan. Salah satunya, menghentikan aktivitas perusahaan tambang di Raja Ampat.

"Pemerintah wajib intervensi segera untuk melindungi warga dan lingkungannya dengan menghentikan potensi pencemaran lingkungan dari operasi usaha penambangan ini," tegas Mulyanto.

Sebelumnya diinformasikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Pembekuan tersebut berlaku sejak Menteri ESDM mengumumkannya pada Kamis, 5 Juni 2025. Ia mengambil langkah tersebut usai aktivitas pertambangan di Raja Ampat ditolak aktivis lingkungan, karena mengancam ekosistem. Terkait kegiatam tambang di pulau lain yang dekat dengan lokasi pariwisata, belum ditinjau Menteri ESDM.