Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Jadi Bulan-bulanan di Dewan Keamanan PBB

NEW YORK, iNews.id - Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negara yang menolak draf resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mendorong gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Dari 15 anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan, hanya AS yang menolak serta menggunakan hak vetonya, dalam pemungutan suara di Markas Besar PBB, New York, AS, Rabu (4/6/2025).

Jika satu saja negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto, maka resolusi tersebut tak bisa diadopsi.

Draf tersebut diajukan oleh 10 anggota PBB terpilih (E10) di Dewan Keamanan PBB. Alhasil, banjir kecaman datang dari perwakilan berbagai negara terhadap AS.

Duta Besar (Dubes) Aljazair untuk PBB Amar Bendjama menggambarkan E10 sebagai pembawa legitimasi moral yang membanggakan. Sikap mereka dengan mengusulkan draf tersebut merupakan kompas sejati hati nurani dunia. Dia juga menyebut resolusi yang diveto AS itu sebagai kehendak kolektif seluruh dunia, utara dan selatan, timur dan barat.

Menurut Bendjama, Israel leluasa melakukan kebiadaban di Gaza karena merasa terlindungi oleh AS.

Dubes China untuk PBB, Fu Cong, mengatakan negaranya sangat kecewa dengan hasil tersebut.

"AS sekali lagi menyalahgunakan hak vetonya, memadamkan secercah harapan bagi rakyat Gaza dan terus membiarkan lebih dari 2 juta orang dalam kegelapan. Di mana keadilan dan kewajaran?" ujar Fu, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (5/6/2025).

Dia lalu mendesak AS untuk meninggalkan kalkulasi politik dan mendukung tindakan konkret seraya bertekad untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengakhiri penderitaan di Gaza.

Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia juga mengecam veto tersebut seraya berterima kasih kepada anggota terpilih atas draf resolusi yang sangat tepat waktu dan bermanfaat.

Nebenzia menegaskan, hasil pemungutan suara menunjukkan siapa yang benar-benar menginginkan perdamaian di Timur Tengah dan siapa yang ingin terus melakukan permainan politik.

Selanjutnya Dubes Pakistan Asim Iftikhar Ahmad menggambarkan pemungutan suara tersebut sebagai titik terendah dalam sejarah Dewan Keamanan.

Sidang pada Rabu, kata dia, akan dikenang sebagai sebuah keterlibatan dan lampu hijau untuk berlanjutnya pembantaian warga Gaza.

"Veto yang diberikan hari ini mengirimkan pesan yang sangat berbahaya bahwa nyawa lebih dari 2 juta warga Palestina, yang dikepung, kelaparan, dan dibombardir tanpa henti, bisa diabaikan," katanya.

"Ini bukan lagi krisis kemanusiaan. Ini adalah keruntuhan kemanusiaan dan hukum internasional dan semua yang seharusnya diperjuangkan Dewan," ujarnya, menegaskan.

Dubes Inggris Barbara Woodward menegaskan bahwa situasi buruk di Gaza harus diakhiri.

Pembatasan bantuan yang ketat oleh Israel tidak bisa dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.

"Pemerintah Israel mengatakan telah membuka akses bantuan dengan sistem baru, namun warga Palestina, yang putus asa untuk memberi makan keluarga mereka, terbunuh saat mereka mencoba mencapai lokasi bantuan yang diizinkan oleh Israel. Ini tidak manusiawi," ujarnya.

Selanjutnya Dubes Denmark Christina Markus Lassen mengatakan negaranya ikut mensponsori resolusi tersebut yakin sudah saatnya Dewan Keamanan berbicara dengan satu suara.